• Kamis, 8 Desember 2022

Program Prakerja akan dilanjutkan tahun 2023, Ekonom : Bisa jadi bantalan bagi yang membutuhkan

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 19:43 WIB
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dalam penutupan The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue, Rabu (6/7/2022).  (ANTARA/Sanya Dinda)
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dalam penutupan The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue, Rabu (6/7/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)

HARIAN MERAPI - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini.

”Sekarang pemerintah memutuskan untuk melanjutkan, ini inisiasi yang baik mengingat juga ini kembali pada tujuan awal untuk meningkatkan skill pekerja yang saya kira di beberapa studi menunjukan memang, skill pekerja kita masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan agar siap masuk ke lapangan kerja,” kata Yusuf, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Ratusan jamaah umrah gagal berangkat, Kemenag panggil PT Naila Syafaah Wisata Mandiri

Terlebih, diproyeksikan tahun 2023, ‘awan gelap’, akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri.

“Memang Kartu Pra Kerja bukan program utama bisa mengubah awan gelap tadi. Setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,“ sebut Yusuf.

Kartu Pra Kerja tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan, ada PR bagi pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini. Yaitu tentang penyaluran tenaga kerja.

Baca Juga: Ketua Panpel Arema FC dihukum seumur hidup tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola

”Memang tidak semua kemudian industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill. Bisa saja skill ini yang diambil alih perannya oleh pemerintah, dan para industri mempersiapkan lapangan kerjanya,“ terang Yusuf.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X