• Kamis, 8 Desember 2022

Insentif Pengendalian Inflasi Daerah perlu dibarengi sanksi, karena bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Pusat

- Kamis, 15 September 2022 | 16:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.  (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.)

HARIAN MERAPI -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah penting dijalankan guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia.

 Karena itu, diperlukan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pasca penyesuaian harga BBM.

Ketum Golkar itu juga menekankan agar daerah tidak ragu dalam menggunakan keuangan daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

 Baca Juga: TMMD Sengkuyung Kodim 0718 sasar dua desa di Pati, ini yang akan dibangun

“Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” jelas Menko Airlangga.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengungkapkan pengendalian inflasi memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintah daerah juga harus memainkan peran aktif untuk menekan angka inflasi di daerah masing-masing.

Oleh sebab itu, KPPOD mendukung upaya pemerintah untuk menekan inflasi dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

 Baca Juga: Dendam gara-gara masalah sepele, warga Jogja nekat bakar homestay hingga picu kerugian ratusan juta rupiah

"Dalam hal ini, kami KPPOD sepakat dengan pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi daerah," terang peneliti yang akrab disapa Armand itu.

Halaman:

Editor: Swasto Dayanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X