• Jumat, 12 Agustus 2022

Pemerintah Berjanji Tidak Akan Terlalu Ketat Mengatur Distribusi Minyak Goreng

- Selasa, 28 Juni 2022 | 19:55 WIB
Petugas menunjukkan barang bukti minyak goreng kemasan ilegal saat pers rilis di gudang pembuatannya di Pinang, Tangerang, Banten, Senin (27/6/2022) (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Petugas menunjukkan barang bukti minyak goreng kemasan ilegal saat pers rilis di gudang pembuatannya di Pinang, Tangerang, Banten, Senin (27/6/2022) (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

JAKARTA, harianmerapi.com - Pemerintah tak ingin terlalu ketat mengatur distribusi minyak goreng curah, karena khawatir justru menyulitkan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga terjangkau.

"Jadi saat ini kita buka dulu. Kalau kita very over regulated, nanti malah menyulitkan," kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin, di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Dia menambahkan, pemerintah akan melihat kebiasaan masyrakat. "Kalau ternyata, misal ada satu toko yang kebutuhannya luar biasa besar, bisa jadi kita akan mampir ke sana," ujarnya.

Baca Juga: Mantan Direktur RSUD Wonosari Gunungkidul Ditahan Karena Korupsi, Ini Jumlah Kerugian Negara

Menurutnya, saat ini ada ribuan personel di Satgas Pangan yang beredar di seluruh Indonesia. "Nanti kita lihat, benar tidak ini langganannya semua UMK atau ada hal lain," tuturnya.

Terkait dengan itu, pemerintah belum akan mengatur sanksi untuk pelanggaran dalam pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan PeduliLindungi menyusul adanya kekhawatiran pembelian berlebih oleh konsumen

Rachmat Kaimuddin mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah agar minyak goreng curah rakyat bisa benar-benar mengalir ke masyarakat.

Baca Juga: Rumah Mode Kedatangan Perempuan Cantik di Malam Selasa Kliwon Ingin Menjahitkan Baju, tapi kok ...............

"Soal pinjam NIK orang lain, menurut kami saat ini setiap manusia punya hak untuk beli. Kalau misalnya hak tersebut dipinjamkan kepada orang lain atau diberikan kepada orang lain, itu bukan sesuatu yang mau kita regulate (atur) sekarang," katanya.

Dia menuturkan saat ini pemerintah membatasi pembelian minyak goreng curah sebanyak 10 kg/hari/NIK atau scan PeduliLindungi untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro dan kecil (UMK). Ada pun kebutuhan rumah tangga dinilai tidak sebanyak itu.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X