JAKARTA, harianmerapi.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“APBN kita dalam posisi surplus Rp 103,1 triliun bandingkan tahun lalu yang defisit Rp 138,2 triliun. Ini baliknya sangat cepat sekali atau 174,7 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/5/2022), seperti dilansir dari Antara.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 853,6 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp 750,5 triliun.
Baca Juga: Elon Musk Hingga Bill Gates Konfirmasi Hadir di B20 Summit Bali
Pendapatan negara yang mencapai Rp 853,6 triliun meningkat 45,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 584,9 triliun dengan seluruh komponen mengalami kenaikan.
“Growth ini bagus banget, bulan lalu saja 32,1 persen growth-nya. Semua komponen pendapatan negara naik,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp 676,1 triliun yang meningkat 49,1 persen dari Rp 453,5 triliun pada April 2021 serta PNBP Rp 177,4 triliun.
Baca Juga: Terpilih Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mundur dari Presiden Komisaris OVO
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 567,7 triliun yang naik 51,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp 374,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 108,4 triliun yang juga naik 37,7 persen dari Rp 78,7 triliun.
Sementara realisasi belanja negara per April 2022 meningkat 3,8 persen yaitu dari Rp 723 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp 750,5 triliun yang merupakan 27,7 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun.
“Belanja negara masih sesuai schedule Rp 2.714,2 triliun, yaitu Rp 750,5 triliun,” tegas Sri Mulyani.
Baca Juga: Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One Rilis Trailer Perdana, Tayang di Bioskop 14 Juli 2023
Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp 253,6 triliun atau 26,8 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR dan kegiatan operasional K/L.
Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
