ekonomi

Pemerintah wajib menguatkan daya beli masyarakat guna mempertahankan momentum positif ekonomi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:23 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal (Kemenko Perekonomian)

HARIAN MERAPI - Pemerintah sudah seharusnya menguatkan daya beli masyarakat untuk menjaga perkonomian Indonesia.

Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) Indonesia Suroto.

"Walaupun itu tidak dimasukkan dalam kebijakan PEN pada UU 2/2020. Di sana lebih banyak ke mekanisme banking system dan lain-lain. Ternyata lebih banyak membantu adalah dana bansos," kata Suroto di Jakarta, hari ini.

Baca Juga: Ditetapkan sebagai Gubernur DIY periode 2022-2027, Sri Sultan HB X minta tak ada perayaan berlebihan

Hal itu terkait dengan berakhirnya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022. Keputusan itu diambil pemerintah seiring melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional.

Suroto menjabarkan fondasi ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik. Oleh sebab itu yang patut dilakukan adalah menjaga keberlangsungan dan keberadaan sisi permintaan domestik yang terkait erat dengan daya beli masyarakat.

"Yang terpenting ketika 60-70% fondasi ekonomi adalah konsumsi, otomatis yang perlu diselamatkan adalah demand side, daya belinya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.

Baca Juga: BRIN bikin bubur beras dan biskuit bergizi untuk balita cegah stunting

"Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali," kata Menko Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN.

Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun. Menurut Teguh, Bansos memang masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bansos.

Jaga Momentum

Perekonomian Indonesia diprediksikan akan tetap tumbuh pada Semester II 2022 dan bisa bertahan dari tantangan di 2023 jika bisa menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi.

“Penopang pertumbuhan akan berasal dari konsumsi rumah tangga seiring masih longgarnya PPKM (naiknya mobilitas publik). Lalu ada konsumsi jasa pendidikan yang secara seasonal pasti akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, lalu ada gaji ke 13 PNS juga,” kata Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman hari ini (9/8).

Baca Juga: Garap ekosistem jahe merah, Kalbe rangkul kemitraan ribuan petani lewat Bintang Toedjoe Inovasi Natural

Halaman:

Tags

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB