ekonomi

UU HKPD Menjadi Jawaban Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Begini Alasannya

Sabtu, 29 Januari 2022 | 12:00 WIB
Suasana FGD Fiskal di kantor PWI Pusat (Foto: Widyo Suprayogi)

Baca Juga: Penyebab Praveen-Melati Dicoret dari Pelatnas dan Momen Nova Widianto Geram Saat Jumpa Pers: Mending Keluar

Upaya menggerakkan perekonomian daerah ini menjadi sarana untuk menekan kesenjangan ekonomi. Pemerintah akan memajukan berbagai sektor dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19.

Ia menjelaskan ada berbagai strategi yang dilakukan pemerintah yang terbagi dalam empat bidang yakni pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan UMKM.

Penguatan perekonomian di daerah merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi akibat tekanan pandemi Covid-19.

Amalia mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola, infrastruktur, dan berbagai fasilitas layanan publik. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan SDM yang terampil. Hal ini akan menjadi kekuatan bagi daerah untuk bisa bangkit kembali akibat dampak negatif pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer Leo Virgo untuk Minggu 30 Januari 2022: Begini Asmara dan Keuangan Menurut Horoskop

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyoroti bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 harus juga mampu memecahkan permasalah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi.

“Masih terjadi disparitas pembangunan nasional antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dimana KBI masih dominan,” ujarnya.

Menurutnya, masalah ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Ia menyatakan strategi yang dilakukan dalam pembangunan nasional adalah mengubah paradigma dari kontinental ke maritime atau kelautan.

Baca Juga: 5 Alasan Fuji dan Thariq Cocok dan Diramal Berjodoh Sampai Pernikahan

Strategi ini akan mampu mendorong Kawasan Indonesia Timur yang wilayah lautnya sangat luas dengan kekayaan alam melimpah.

“Kemiskinan dan ketertinggalan di KTI khususnya daerah Kepulauan bisa dipecahkan dengan perubahan paradigm dimana sektor kelautan harus dijadikan prioritas dalam kebijakan penganggaran. Inilah momentum yang tepat untuk melakukan perubahan paradigma dari strategi kontinetal ke maritim,” ujarnya.*

Halaman:

Tags

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB