Menurut dia, peningkatan sistem pengawasan dilakukan secara berkelanjutan meski tidak dapat menjamin celah sepenuhnya tertutup. Upaya lain yang diperkuat adalah mekanisme proaktif dan penurunan (take down) secara cepat atas temuan maupun laporan masyarakat.
"Dalam kasus tertentu, take down membutuhkan koordinasi dan validasi dari regulator dan aparat penegak hukum, termasuk untuk memastikan klasifikasi barang dan aspek legal penanganannya," ujar Budi.
Budi juga menyebutkan pentingnya koordinasi dengan aparat untuk mendukung investigasi resmi dan sesuai ketentuan perundangan bila ditemukan indikasi pelanggaran yang membutuhkan tindak lanjut. Selain itu, edukasi bagi penjual dan pembeli terus dilakukan agar publik mengetahui risiko hukum dan aspek keselamatan terkait barang berbahaya.*