HARIAN MERAPI - Program simpanan berupa tabungan dan deposito di PT BPR BKK (Perseroda) Pati dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara penuh.
PT BPR BKK Pati sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (51 persen) dan Pemkab Pati sebesar 49 persen.
PT BPR BKK Pati dengan wilayah operasional kabupaten, serta didukung 1 kantor operasional pusat, 17 kantor cabang dan 2 kantor kas.
Baca Juga: Pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo di KPK ditunda, ini alasannya
"Total kredit, 87 persen, disalurkan untuk usaha produktif, terutama sektor UMKM sebagai uratnadi perekonomian nasional," kata Pimpinan PT BPR-BKK Pati, Slamet Widodo, Rabu (11/10/2023).
Selain itu, tambahnya, setoran deviden ke pemerintah di tahun 2022 mencapai Rp 3.913.717.061, untuk Kabupaten Pati Rp 2.001.866.277, dan untuk Pemerintah Provinsi Jateng Rp 1.911.850.784,-
Sedang untuk perkembangan kinerja keuangan per bulan September 2023, aset PT BPR BKK Pati mencapai Rp 416.117.956.000, dimana dana masyarakatnya sebesar Rp 367.453.621.386.
"Kredit yang disalurkan mencapai Rp246.909.019.186, dengan laba berjalan sebesar Rp 6.756.438.845," imbuh Slamet Widodo.
Baca Juga: Merasa dicemarkan nama baiknya, mantan Walikota Salatiga lapor ke Polda Jateng
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengingatkan jajaran menejemen PT BPR BKK Pati, supaya terus meningkatkan pelayanan.
Karena persaingan dunia perbankan semakin meningkat.
"Yang harus diperhatikan adalah terkait profesionalitas, akuntabilitas dan keramahan pelayanan untuk meraih kepercayaan nasabah," tutur Henggar BA.
Pj Bupati Pati berharap agar tabungan penyertaan modal, deposito maupun pemanfaatan kredit, dapat meningkatkan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di Pati.
Baca Juga: Festivibes Kembali Hadir di Jogja, Kali Ini Usung Konsep Baru Now Boarding, Catat Tanggalnya
Utamanya dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan UMKM sebagai salasatu penyangga ekonomi masyarakat melalui program kompetitif yang ditawarkan. *
