• Rabu, 7 Desember 2022

Membelanjakan Upal

- Senin, 5 Oktober 2020 | 19:18 WIB

-
ilustrasi JANGAN main-main dengan mata uang, apalagi sampai memalsukannya, karena ancaman hukumannya cukup berat hingga 10 tahun penjara. Kelihatannya sepele, hanya memfotokopi uang untuk kemudian diedarkan, bisa berdampak hukum hingga masuk bui. Seperti dialami seorang buruh serabutan di Sleman, TS (30), warga Banguntapan Bantul, harus berurusan dengan polisi karena mengedarkan uang palsu dengan cara memfotokopi uang asli dan mengedarkan ke masyarakat. Ia dijerat Pasal 224 KUHP jo Pasal 36 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman 10 tahun dan 15 tahun penjara. TS dibekuk setelah polisi mengamankan N yang membelanjakan uang palsu tersebut untuk beli minuman dan makanan. Awalnya pemilik tidak mengetahui uang tersebut palsu, namun pada pembelian kedua barulah diketahui uang tersebut palsu. Setelah diinterogasi, N mengaku mendapat uang tersebut dari TS dan dialah yang menyuruh untuk membelanjakannya. Akankah N lepas dari tanggung jawab hukum ? Bila memang benar ia sungguh-sunggu tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, maka yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, begitu sebaliknya. Kini yang jelas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah ST yang terus terang mengaku memfotokopi uang asli dengan printer kemudian memotong-motong hingga menyerupai aslinya. Artinya, ST sejak awal telah memiliki niat untuk menggunakan atau mengedarkan uang palsu tersebut. Sedangkan N hanyalah orang yang disuruh ST. Kalau N memang tidak mengetahui uang itu palsu, maka tak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Kecuali bila ia layak menduga bahwa uang yang dibawanya adalah palsu, kemudian dibelanjakan. Kiranya sudah banyak cara untuk mendeteksi uang itu asli atau palsu. Bahkan, BI juga sudah berulang kali melakukan kampanye yang intinya mengajak masyarakat lebih mengenali uang asli sehingga tidak terkecoh dengan upal. Dalam beberapa kasus peredaran upal, terkadang sulit membedakan apakah pelaku sungguh-sungguh tidak tahu, ataukah hanya berpura-pura tidak tahu bahwa uang yang dibelanjakannya palsu. Hukum akan memberi perlindungan kepada orang yang punya itikad baik, bukan sebaliknya. Untuk itulah perlu diperiksa apakah ada kepatutan orang tersebut tidak menyangka uang yang dipegangnya palsu. Pun jangan sampai orang yang tidak tahu apa-apa malah dihukum. Misalnya, ia sungguh-sungguh tidak tahu uang yang dipegangnya palsu dan merupakan pengembalian dari pembelian barang, lantas dibelanjakan dan ketahuan uang itu palsu. Orang tersebut semestinya tidak dihukum karena memang benar-benar tidak tahu. (Hudono)

Editor: admin_merapi

Terkini

Awas, paranormal gadungan beraksi di media sosial

Kamis, 1 Desember 2022 | 11:30 WIB

Waspadai maling di lokasi bencana gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 10:55 WIB

Teladan Jayamahe

Selasa, 29 November 2022 | 09:15 WIB

Hidup seimbang dalam keridhaan Allah SWT

Senin, 28 November 2022 | 05:46 WIB

Bila warga miskin gantung diri, salah siapa ?

Jumat, 25 November 2022 | 10:00 WIB

Lagi-lagi pelajar bawa clurit, polisi harus tegas

Rabu, 23 November 2022 | 11:00 WIB
X