-
ilustrasi
MEMASUKI musim penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), para calo atau lebih tepatnya penjahat yang memanfaatkan situasi, bergentayangan. Mereka beraksi secara sistematis dan nampaknya memilih-milih korban. Mereka mendekati calon korban yang terlihat lemah dan wawasan tentang dunia kerja sempit.
Di mana-mana, menjadi PNS adalah dambaan para pencari kerja. Ada yang sekadar mencoba-coba mendaftar, ada pula yang serius dan menempuh berbagai cara agar diterima. Nah, yang disebut terakhir inilah yang menjadi sasaran empuk calo atau penjahat. Modusnya beragam, ada yang mengaku punya kenalan pejabat penting di instansi yang dilamar peserta, ada pula yang mengaku sebagai pengambil kebijakan.
Kasus penipuan seperti ini sudah sering terjadi, namun terus saja berulang dan korban berjatuhan. Diduga kuat, pada musim pendaftaran CPNS kali ini, mereka juga melancarkan aksinya. Mereka menawarkan bantuan tentu dengan imbalan sejumlah uang. Padahal, pelaku sebenarnya tak punya hubungan apapun dengan instansi yang dilamar peserta. Atau, mungkin pelaku masih ada hubungan dengan instansi, namun sudah pensiun dan tak punya kewenangan apapun, apalagi dalam penerimaan pegawai.
Sekadar menyebut contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Bantul, seorang oknum pensiun TNI AU, Suyanto (54), terbukti sebagai pelaku penipuan calon tentara. Kepada korbannya ia mengaku bisa memasukkan sebagai tentara asal membayar sejumlah. Suyanto pun meraup Rp 140 juta dari korbannya. Namun, janji pelaku ternyata hanya bualan belaka. Suyanto menjanjikan kepada korbannya, bila tidak diterima, maka uang akan dikembalikan, nyatanya korban tak diterima dan uang tak dikembalikan.
Masyarakat harus waspada terhadap modus penipuan seperti ini. Seiring terbukanya informasi penerimaan CPNS, termasuk dalam mekanisme seleksi, setiap terjadi kecurangan bakal cepat diketahui. Begitu ada penyimpangan, termasuk masuknya calo, bisa segera diatasi. Artinya kondisi saat ini relatif lebih terbuka dan akuntabel.
Di tengah kondisi demikian, ruang gerak calo otomatis terbatasi. Meski begitu, mereka nampaknya tidak putus asa dan terus mencari korban. Mestinya bila ada warga yang ditawari menjadi PNS dengan membayar uang, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral warga untuk mewujudkan kondisi yang fair dalam penerimaan CPSN. Menjadi PNS memang dambaan, tapi tak boleh menggunakan segala cara. (Hudono)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: admin_merapi
