TERKADANG pelaku kejahatan tak memikirkan dampak dari perbuatannya, termasuk kepada korban dan keluarganya. Apalagi perbuatan itu menyebabkan nyawa orang lain melayang.
Masih ingat aksi klitih yang dilakukan AW (19) warga Druwo Sewon Bantul yang mengakibatkan nyawa Arif Nur Rohman (20) melayang ? Ya, Arif meregang nyawa setelah dilempar batako oleh AW di Jalan Sudimoro-Tembi 5 November tahun lalu. Kasus ini mulai disidangkan di PN Bantul.
Tanpa bermaksud mengintervensi proses hukum di pengadilan, kita tentu menaruh empati kepada korban dan keluarganya. Hanya karena antara pelaku dan korban punya persoalan, semestinya tak harus berakhir dengan meninggalnya Arif. Bisa saja AW tidak bermaksud menghabisi nyawa Arif, melainkan hanya ingin melukainya. Tapi tindakannya kebablasan sehingga berakibat fatal. Atas dasar itu polisi membidiknya dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya maksimal 'hanya' tujuh tahun penjara. Dalam persidangan nanti hakim belum tentu menjatuhkan hukuman maksimal dengan berbagai pertimbangan, baik yang memberatkan maupun meringankan. Hakim diberi kewenangan penuh untuk memutuskan hukuman apa yang paling tepat dijatuhkan kepada AW.
Hal inilah agaknya yang kurang dipahami keluarga korban. Keluarga korban pasti menginginkan pelaku dihukum seberat- beratnya. Karenanya sering kita melihat keluarga korban mengamuk di pengadilan karena putusan hakim dinilai terlalu ringan.
Kondisi seperti ini tentu sangat dipahami. Bagaimana tidak marah, sudah kehilangan anggota keluarga, pelakunya hanya dihukum ringan (menurut mereka). Apa boleh buat, hakim harus berlandaskan undang-undang dalam menjatuhkan putusan. Hakim sekaligus juga menjadi penafsir undang-undang.
Dalam kasus tewasnya Arif polisi dan jaksa tak serta menjerat AW dengan pasal pembunuhan (338 KUHP). Sebab, menurut mereka, kematian Arif bukanlah tujuan dari perbuatan AW. AW hanya bermaksud memberi pelajaran kepada Arif, namun kebablasan sehingga meninggal. Untuk itu pasal yang paling tepat diterapkan adalah 351 KUHP ayat (3) dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara, tidak lebih dari itu.
Hukum memang tidak identik dengan keadilan. Taruhlah AW dihukum maksimal, belum tentu dianggap adil oleh keluarga korban. (Hudono)
