HARIAN MERAPI - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai membahas persiapan implementasi program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah di wilayah ini.
"Kalau persiapan kemarin kami memang sudah membicarakan masalah itu. Kita konteksnya di daerah," ujar Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya dilansir dari Antara di Yogyakarta, Kamis (24/10).
Menurut Didik, pembahasan tersebut penting dilakukan sembari menunggu terbitnya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Tokoh Muhammadiyah Abdul Mu'ti Ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah
"Untuk langkah-langkah lanjutannya kami belum tahu. Juknis segala macam ke daerah kan belum ada," ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah hal yang dibahas terkait persiapan pelaksanaan program tersebut antara lain mencakup skema maupun alternatif anggaran yang kemungkinan bakal digunakan untuk pembiayaan makan bergizi gratis di sekolah.
"Kan bisa saja misalnya anggarannya itu kemudian menempel pada bantuan operasional sekolah (BOS), mungkin ya, tidak tahu apakah seperti itu, apakah diadakan oleh satuan tugas tertentu, apakah melekat pada pendidikan, apakah melekat pada dinas sosial, atau di mana, kita belum tahu, atau langsung dari pusat kita juga belum mengerti," katanya.
Baca Juga: Proyek Pembangunan Tol Yogya-Bawen Seksi 1 Ditargetkan Rampung Triwulan Kedua 2026
Meskipun program tersebut baru akan diimplementasikan pada 2025, Didik memperkirakan pada tahun ini akan didahului uji coba di sekolah-sekolah di DIY.
"Tentunya pasti ada (uji coba). Tapi kalau ada uji cobanya, saya belum tahu anggarannya dari mana itu, kita belum ada gambaran," terangnya.
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.
Baca Juga: Ungguli Kota Batu dan Gianyar, Pasar Prawirotaman Jawara Lomba Tingkat Nasional 2024
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut.
Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil itu. *
