KUDUS, harianmerapi.com - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memperbolehkan pengelola objek wisata di daerah setempat menggelar simulasi menerima wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, demi menghindari penularan kasus corona.
"Objek wisata yang menggelar simulasi, harus serius mempersiapkannya mulai dari pembentukan Tim Satgas Covid-19 untuk ditugaskan di pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata untuk mengawasi para pengunjung," kata Bupati Kudus Hartopo, Rabu (18/8/2021).
Petugas yang disiagakan di pintu masuk, lanjutnya, juga harus melakukan tugasnya mengecek suhu badan pengunjung, meminta pengunjung untuk mematuhi prokes, mulai dari mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dengan pengunjung lain dan menghindari kerumunan.
Baca Juga: Sekda Jepara Dicopot Gegara Dugaan Pelanggaran Disiplin Berat
Sementara kapasitas pengunjung tentunya tidak perlu banyak-banyak karena sifatnya masih simulasi. Sedangkan sarana yang tersedia wajib dibersihkan menggunakan disinfektan guna menjamin pengunjungnya juga aman dari paparan penyakit corona.
Dengan adanya simulasi tersebut, diharapkan ketika sudah ada izin dari pusat untuk buka bisa langsung beroperasi tanpa harus persiapan dari awal karena sebelumnya sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Kami tentunya berupaya memulihkan perekonomian masyarakat, salah satunya dari sektor wisata yang sejak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ditutup total," ujarnya.
Baca Juga: Rumah untuk Menimbun Rokok Ilegal Digerebek KPPBC Kudus
Meskipun angka kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Kudus sudah turun, masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan harapan aktivitas perekonomian bisa kembali jalan. Karena ketika kasusnya melonjak masyarakat yang akan terkena dampak karena aturannya akan kembali diperketat.
Penutupan objek wisata membuat salah satu pengelola wisata di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, memasang bendera putih sebagai tanda menyerah tidak mampu menutup biaya operasional sehari-harinya karena tidak ada pemasukan sama sekali.
Mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah setempat agar memberikan kelonggaran untuk diperbolehkan buka, meskipun dengan pembatasan kapasitas pengunjung dan protokol kesehatan yang ketat agar bisa menutup biaya operasional sehari-harinya.*
