JAKARTA,harianmerapi.com - Sebanyak delapan provinsi mengalami penurunan kasus penularan Covid-19. Namun kondisi tersebut jangan sampai membuat masyarakat terlena.
Hal tersebut diingatkan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat menyampaikan laporan perkembangan penanganan Covid-19 yang dipantau secara virtual dari YouTube BNPB, Selasa (3/8/2021) sore.
"Kepada provinsi yang telah menunjukkan penurunan (kasus Covid-19), pertahankanlah perkembangan positif ini, jangan terlena karena mengalami penurunan. Tetap waspada karena jumlah kasus harian nasional masih berada di angka 30 ribu," kata Wiku Adisasmito.
Baca Juga: Satgas Pastikan Belum Ada Bukti Hewas Bisa Menularkan Covid-19 kepada Manusia
Delapan provinsi yang dimaksud di antaranya Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Maluku, dan Maluku Utara yang menunjukkan tren penurunan angka kasus dalam tiga pekan terakhir.
Seperti pembelajaran pada kenaikan angka kasus yang terjadi sebelumnya, kata Wiku, implementasi kebijakan biasanya memperlihatkan hasil setelah pekan ketiga dan dampaknya dapat bertahan selama enam pekan.
"Dengan sudah menurunnya kasus selama dua pekan, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat," katanya.
Baca Juga: Awas, Pelaku Klitih Ditembak di Tempat
Wiku mengatakan setelah pelaksanaan PPKM berakhir pun tetap perlu dilakukan pertimbangan yang matang untuk kebijakan lanjutan yang akan diimplementasikan agar kasus tidak kembali meningkat.
Kepada tiga wilayah di luar Pulau Jawa-Bali yang sedang mengalami tren kenaikan kasus positif dalam tiga pekan terakhir, Wiku berpesan agar mempersiapkan sarana prasarana penanganan pandemi secara optimal.
Provinsi tersebut didominasi dari Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
"Pastikan fasilitas seluruhnya mencukupi dengan mengonversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19 atau membuka tempat isolasi terpusat," katanya.
Baca Juga: Pemkot Yogya Klaim PPKM Turunkan Kasus Baru Covid-19
Menurut Wiku dibutuhkan kepastian pasokan oksigen dan obat-obatan agar tercukupi dan terdistribusi dengan baik.
Selain itu, peran posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga perlu diperkuat agar pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan dari unsur TNI atau Polri di wilayah setempat dapat ditingkatkan.
