HARIAN MERAPI - Pilpres 2024 akan lebih nyaman ketika PDIP dan PKS berada dalam satu barisan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, politik Indonesia sangat cair, termasuk dalam berkoalisi. Tidak bisa dikatakan hitam putih.
"Konteksnya bukan PDIP bergabung dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan bersama kalau mereka berkoalisi. Kan kalau PDIP bergabung, seolah-olah PDIP yang subordinat," terangnya di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Baca Juga: Jalur Semarang-Demak bakal lancar, jalan tol akan dioperasikan libur Nataru
Menurutnya, setiap partai memiliki posisi yang sama. Peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka. Emrus memprediksi PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024.
"Karena kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri, sekalipun cukup. Pasti mereka ingin mewujudkan politik gotong royong dengan berkoalisi," tegasnya.
Emrus mengusulkan pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS. Hal itu juga akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama. Selain itu, komposisi itu juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan.
Baca Juga: Asupan gula yang berlebihan bisa pengaruhi kehidupan seks seseorang, hati-hati libido jadi menurun
"Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada politik berbasis program pembangunan ekonomi, sejatinya koalisi PDIP, Golkar, PPP, dan PKS berada di satu kesatuan," tandasnya.
Emrus juga menolak adanya wacana yang menyatakan ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi. Menurutnya ada tiga alasan PDIP bisa bersama PKS. Pertama, kedua partai berkoalisi di pilkada. Kedua, perpolitikan Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga partai yang bhinneka tunggal ika.
"Oleh karena itu, tidak ada salahnya dicoba dulu. Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan," sambungnya..
Di sisi lain, Emrus menyarankan agar Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi. "Kalau ada dua koalisi ini, saya kira akan bagus sekali. Menurut hipotesis saya tidak muncul lagi politik identitas sempit," pungkasnya.
Baca Juga: Suharto angkat topi SEA GAMES XIX 1997 sukses tanpa dukungan APBN
Kepentingan rakyat
