HARIAN MERAPI - DPRD Kulon Progo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD TA 2023 di Ruang Kresna Gedung DPRD Kulon Progo, Rabu (21/9/2022).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri eksekutif tersebut, DPRD Kulon Progo mempertanyakan sejumlah hal terkait proyeksi APBD TA 2023, salah satunya untuk pembangunan kawasan pariwisata Menoreh.
Rapat paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD TA 2023 dipimpin Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati didampingi Wakil Ketua I, Ponimin Budi Hartono dan Wakil Ketua II, Laiyo Yok Mulyono serta dihadiri Pj Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana.
Pelaksanaan rapat diawali dengan penyampaian Rancangan APBD TA 2023 oleh Pj Bupati dilanjutkan dengan tanggapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo.
Anggota Banggar DPRD Kulon Progo, Ratna Purwaningsih mengatakan, tema besar pembangunan DIY adalah Menyongsong Abad Samudera Hindia Sebagai Payung Berfikir untuk Membawa Arah Kebijakan Pembangunan ke Masa Depan.
Pihaknya mempertanyakan kebijakan Pemkab Kulon Progo dalam menyikapi tema besar tersebut pada APBD TA 2023 yang tercermin dalam program kegiatan di setiap OPD.
Banggar juga mempertanyakan kebijakan dan program apa yang akan dilaksanakan Pemkab terkait kawasan selatan yang menjadi prioritas pembangunan sesuai arahan Gubernur.
"Satuan Ruang Strategis (SRS) keistimewaan, salah satunya adalah Kawasan Menoreh. Mohon penjelasan sejauh mana Pemkab Kulon Progo akan memproyeksikan APBD TA 2023 untuk mewujudkan kawasan Menoreh sebagai bentuk mempertahankan lingkungan hidup juga sebagai kawasan strategis pariwisata berbasis budaya yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Ditambahkan Ratna, program Bedah Menoreh merupakan kebijakan strategis dalam menjawab PSN Bandara dan KSPN Borobudur serta menjadi harapan masyarakat untuk menangkap peluang dan mengelola potensi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Karenanya, Banggar mempertanyakan bagaimana keberpihakan, tindakan, rancangan tahapan dan target yang sudah dicapai oleh Pemkab terkait hal ini.
Baca Juga: Puluhan siswa MI Bulurejo Magelang keracunan, polisi amankan sampel makanan
"Pembangunan Kota Wates sebagai pusat pemerintahan dan administrasi di Kulon Progo perlu penanganan khusus dalam penataan wajah kota, penataan PKL dan pusat perekonomian. Mohon penjelasan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemkab pada APBD TA 2023, agar sinergi menyikapi pembangunan dan dinamika pengembangan pertumbuhan penduduk," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Banggar juga menyoroti berbagai persoalan lain. Di antaranya pembangunan infrastruktur pengairan, peningkatan kapasitas SDM bagi aparatur pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik serta Perda RTRW termasuk pengembangan kawasan bandara dan kawasan untuk percepatan investasi daerah.
