HARIAN MERAPI - Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Temanggung menggelar demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM, ditengah hujan deras, Rabu (7/9/2022) sore.
Demonstrasi yang digelar di depan kantor Bupati Temanggung itu dalam pengamanan ketat petugas dari kepolisian resort setempat. Sebelumnya mereka melakukan perjalanan dari kampus STAINU dan menuju ke Tugu Jam.
Dalam aksi tersebut selain membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakkan kenaikkan BBM, mahasiswa juga membakar ban bekas.
Baca Juga: Pemerintah lakukan percepatan penyelesaian PSN, agar efek ganda bisa dirasakan masyrakat
Bagi mahasiswa kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM bukan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat, justru kebijakan ini semakin memberatkan masyarakat ditengah himpitan ekonomi yang sedang tidak menentu.
"Rakyat semakin menderita, harga BBM naik akan berpengaruh pada kenaikan bahan pokok lainnya," kata Ketua PMII Cabang Temanggung Ahmad Farichin pada berorasi.
Ia mengajak Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mendukung dan mendorong serta menyuarakan penolakan BBM kepada pemerintah pusat.
Bupati Temanggung Al Khadziq menghampiri aksi demonstrasi dan turut menandatangani tuntutan dari mahasiswa.
Ahmad mengatakan pihaknya akan mengawal sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung aspirasi masyarakat yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menangani mafia BBM dan mendorong pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran.
Dia mengatakan mahasiswa berencana menggelar aksi yang lebih besar apabila tidak ada perkembangan dalam beberapa hari kedepan, apalagi bupati Temanggung juga sudah menandatangani aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Kejadian bikin merinding pada malam Jumat kerja lembur di kantor, mendadak tercium bau kemenyan
"Kita tunggu bagaimana perkembangannya, jika tidak ada perkembangan kami akan kembali turun ke jalan,"kata dia.
Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan mahasiswa berdemonstrasi untuk menyuarakan suara masyarakat atas kenaikan harga BBM yang dianggap akan berdampak negatif.
"Yang menjadi tuntutan mahasiswa akan kami sampaikan dan teruskan kepada pihak pengambil keputusan, karena Pemerintah Kabupaten sifatnya hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa,"katanya. *
