HARIAN MERAPI - Sensus Pertanian 2023 yang akan dilaksanakan di Kulon Progo diharapkan mampu merekam permasalahan dan data-data penting di sektor pertanian. Sebab, hal ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor pertanian di Kulon Progo.
Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta, Kamis (1/9/2022).
Dalam kesempatan ini, juga sekaligus dilakukan pembukaan Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo.
Baca Juga: BBM bersubsidi tetap akan naik meski harga minyak dunia turun, Pengamat: Konsepnya harus matang dulu
"Masyarakat Kulon Progo sebagian besar sebelumnya bermatapencaharian sebagai petani. Namun sejak dua tahun lalu, mulai terasa adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian lain," kata Tri.
Dirinya meyakini, pada 2022, 2023 dan tahun-tahun seterusnya pergeseran akan sangat cepat terjadi. Tri kemudian berharap sensus ini mampu merekam pergeseran tersebut. Karenanya, tak sekedar menyajikan data statistik yang berkualitas, BPS diharapkan mampu menyajikan data statistik yang mudah dipahami bagi para pemangku kebijakan.
"Untuk menjawab perkembangan zaman dan pembangunan, BPS dituntut mampu menyajikan data-data statistik yang mudah dipahami oleh para pembuat keputusan maupun instansi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bermuara pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. BPS adalah pembuat sesuatu yang rumit menjadi indah dan mudah dipahami. Sebaik, secermat dan seupdate apapun angka statistik, kalau tidak bisa dipahami oleh pembuat keputusan maka angka-angka itu tidak dapat menyejahterakan masyarakat," kata Tri.
Baca Juga: Makam Syekh Maghribi diyakini juga ada di Bukit Jabal Kanil, Tawangmangu, ceritanya begini
Menurut Tri, statistik memang tidak secara langsung menyejahterakan masyarakat, namun sangat menentukan keputusan-keputusan pemangku kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat. Karenanya penting untuk menyederhanakan dan memahamkan data kepada pihak pengambil keputusan.
Kepala BPS Kulon Progo, Sumarwiyanto menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen untuk selalu menghasilkan data statistik yang berkualitas, mewujudkan organisasi yang bersih dan akuntabel, menggunakan anggaran yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satunya menyampaikan data dalam bentuk info grafis agar produk BPS menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.
Baca Juga: Harga tiket pesawat mahal, ternyata tak banyak berpengaruh pada kunjungan wisatawan di Gunungkidul
"BPS Kulon Progo telah berjalan sesuai track yang diharapkan, sehingga ke depan dapat membangun suatu kolaborasi dan elaborasi dengan berbagai stakeholder terkait. Terlebih dengan adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, peran BPS menjadi sangat sentral, sehingga kami berkomitmen untuk menjadi institusi yang kompeten dan menghasilkan data berkualitas, serta menjadi patner pembangunan di Kulon Progo," kata Sumarwiyanto.
Ia menambahkan, momentum pencanangan WBK dan WBBM diharapkan mampu menjadikan pelaksanaan perstatistikan di Kulon Progo dapat berdaya guna untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi daerah.
Selain itu, juga dapat mewujudkan tatanan zonasi yang berintegrasi dan berkinerja tinggi sekaligus lebih responsif menjawab kebutuhan daerah terutama di lingkup kabupaten dan kebutuhan data stakeholder lainnya. *
