• Jumat, 12 Agustus 2022

Untuk Lengkapi Alat Bukti, KPK Perpanjang Masa Panahanan Haryadi Suyuti Cs

- Rabu, 29 Juni 2022 | 22:30 WIB
Tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) berada dalam mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap.  (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) berada dalam mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

JAKARTA, harianmerapi.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan empat tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Empat tersangka, yaitu mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), sekretaris pribadi merangkap ajudan Triyanto Budi Yuwono (TBY), dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono (ON).

"Untuk kebutuhan melengkapi alat bukti maka tim penyidik KPK telah memperpanjang masa penahanan tersangka HS dan kawan-kawan untuk waktu selama 40 hari ke depan sampai nanti tanggal 1 Agustus 2022," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Baca Juga: Izin Usaha Holywings di Jakarta Dicabut, Manajemen Lakukan Pendalaman Internal

Tersangka Haryadi saat ini ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Nurwidhihartana di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto Budi Yuwono di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Oon Nusihono di Rutan KPK pada Kavling C1.

Sebelumnya, KPK telah menahan mereka selama 20 hari sejak 3 Juni sampai dengan 22 Juni 2022 pasca ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap dalam kasus tersebut, yaitu Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi Yuwono. Sedangkan pemberi suap ialah Oon Nusihono.

Baca Juga: Sejak Kapan Cinta Laura Peduli pada Dunia Pendidikan?

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan IMB dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta.

Permohonan izin berlanjut di 2021, dimana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X