TEMANGGUNG, harianmerapi.com - Meski daerah lain telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen, namun Kabupaten Temanggung belum melaksanakan PTM 100 persen. Pemerintah Kabupaten Temanggung beralasan belum akan melaksanakan PTM 100 persen meski ada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang telah membolehkan.
Alasan Pemkab Temanggung belum melaksakan PTM 100 persen karena berbagai sebab yang di antaranya menunggu perkembangan kasus Covid-19 dan pelaksanaan di daerah lain.
Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan masih diperlukan kajian secara mendalam untuk menerapkan PTM 100 persen di Temanggung.
Meski begitu kemungkinan besar Temanggung akan diterapkan PTM 100 persen.
"PTM 100 persen ini menunggu waktu. Temanggung sedang mengkaji dan melihat perkembangan," kata dia, Kamis (13/1/2022).
Baca Juga: Pemda DIY Gelar Kick Off 5.000 Vaksin Booster Hari Ini, Prioritas Lansia dan Tenaga Pendidikan
Al Khadziq mengatakan dalam penerapan PTM 100 persen, Kabupaten Temanggung tidak sebagai yang pertama karena tidak ingin tergesa-gesa, namun juga bukan yang terakhir menerapkan PTM.
"Kami akan terapkan PTM 100 persen tetapi mungkin Temanggung sebagai yang di tengah-tengah, sambil menunggu perkembangan kabupaten tetangga, dan perkembangan kasus Covid-19,"kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo mengatakan banyak pertimbangan untuk dapat melaksanakan PTM 100 persen.
"Kami sudah menyampaikan kajian pada Bupati dan berdasar kebijakan Bupati, PTM belum 100 persen," kata Agus Sujarwo.
ptmBaca Juga: Sekolah Jangan Lengah, Pemkab Sukoharjo Minta Prokes Ketat PTM 100 Persen
Disampaikan dalam SKB empat menteri, ada persyaratan penerapan protokol kesehatan dengan ketat untuk PTM, salah satunya pelaksanaan wajib menjaga jarak antarbangku minimal satu meter.
Hasil kajian, terang dia, secara teknis PTM 100 persen sulit dalam dilaksanakan. Sudah ditentukan ruangan kelas maksimal 8x9 meter persegi, kalau ada anak 32 siswa setiap kelas maka tidak memungkinkan karena satu ruang paling hanya cukup untuk 20-25 siswa.
"Oleh karena itu, kebijakan yang mungkin kami ambil adalah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, selain itu juga sambil melihat perkembangan," katanya.*
