"Itu namanya perbaikan pelayanan publik," imbuhnya.
Jumlah PNS juga akan disesuaikan dan dirasionalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
Dampak yang dihasilkan adalah kepuasan masayrakat serta kepercayaan investor kepada pemerintah karena pelayanan masyarakat yang memuaskan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan Tambang Pelanggar Domestic Market Obligation (DMO)
Keberadaan Mal Pelayanan Publik juga disebut mencegah keberadaan pungli dan korupsi karena semua perizinan bisa dilakukan dalam satu tempat.
Sejak diunggah Selasa (4/1/2022), video sepanjang 50 menit itu sudah disaksikan lebih dari 500 ribu kali lebih. Ada puluhan ribu pengguna YouTube yang turut memberikan tanda suka.*
