• Selasa, 26 Oktober 2021

Satgas Covid-19 Ingatkan Laporan Data dari Daerah Jangan Sampai Terlambat Sampai ke Pusat

- Sabtu, 11 September 2021 | 06:34 WIB
 Tangkapan layar Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memaparkan materi dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Jumat (10/9/2021).  (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Tangkapan layar Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memaparkan materi dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Jumat (10/9/2021). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)


JAKARTA, harianmerapi.com - Indikator untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level daerah tidak hanya dilihat dari aspek laju penularan atau laju kasus aktif dan kematian, tapi juga aspek kapasitas respons daerah.


Ia juga berharap data dari daerah tidak terlambat sampai ke pusat sehingga bisa segera diambil kebijakan. Tidak boleh ada perbedaan antara data di pusat dengan daerah.


Hal ini dijelaskan Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga: Satpol PP Gunungkidul Razia Kawasan Wisata, Ternyata Masih Ditemukan Pelanggaran

"'Leveling juga mempertimbangkan dengan aspek kapasitas respon daerah," ujar Prof Wiku.

Oleh karena itu, lanjut dia, perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan, khususnya pada hasil tingkatan PPKM daerah.

Terlepas dari itu, Wiku mengatakan, kualitas pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 tetap menjadi objek pengamatan dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan termasuk upaya akumulasi data sekitar 21 hari ke belakang.

Baca Juga: Satgas TNI Ajari Anak Belajar dan Bermain Bersama di Perbatasan RI-PNG

"Umumnya, selama masa migrasi data ini ditemukan perubahan kondisi yang perlu ditindaklanjuti, misalnya angka kasus aktif yang berkurang akibat kasus tersebut sudah sembuh atau meninggal," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah harus berkoordinasi aktif untuk menyinkronkan datanya segera dengan harapan data bisa semakin dapat diimplementasikan/dioperasikan (interoperable).

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Mau Terbang, Ini Aturan Terbaru dari Kemenhub

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:12 WIB
X