HARIAN MERAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman akan membuat website khusus untuk memuat berbagai produk hukum yang telah disahkan institusi tersebut.
Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang akan dibuat DPRD Sleman tersebut diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait produk hukum yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.
“Saat ini DPRD Sleman belum memiliki aplikasi JDIH terkait produk hukum. Setelah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bandung, sudah waktunya kita akan buat aplikasi JDIH,” kata Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta usai kunjungan kerja ke DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: Diskominfo Sleman Diseminasikan Pesan Pemkab Sleman Lewat Pertunjukan Tradisional
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Haris Sugiharta tersebut dalam upaya menjalin sinergitas studi komparasi terkait Kerjasama Media Dalam Mendukung Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD.
Dalam agenda ini juga diikuti oleh Sekretaris DPRD Sleman Muhammad Aji Wibowo, jajaran Bagian Humas, Protokol dan Pelayanan Aspirasi DPRD Sleman serta 15 wartawan.
Dijelaskan Haris, DPRD Sleman telah lama mempunyai berbagai aplikasi seperti Website DPRD Sleman, Instagram, Facebook, Twitter maupun media sosial lain. Namun untuk aplikasi khusus hasil produk-produk hukum masih belum dimiliki.
Politisi dari PDIP ini menilai, di era teknologi seperti saat ini, pemanfaatan teknologi sangat diperlukan dalam penyampaian informasi. Pelayanan publikasi dan dokumentasi kegiatan menjadi lebih mudah diinformasikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Polresta Yogyakarta Tangkap Pelaku Penjualan Satwa Liar Dilindungi di Kendal Jawa Tengah
“Media itu menjadi kontrol agar fungsi DPRD lebih baik. Melalui pemanfaatan teknologi, mudah-mudahan aplikasi JDIH bisa dianggarkan tahun depan,” ujar Haris.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Bandung, Eka Taofik Hidayat mengungkapkan, pihaknya telah melakukan inovasi melalui pemanfaatan media sosial sejak 2019.
Saat itu, Pemerintah Kota Bandung saat Walikota dijabat oleh Ridwan Kamil telah membuat berbagai macam media sosial dan gencar mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintahan termasuk produk layanan hingga potensi daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, tim Humas DPRD Kota Bandung yang hanya memiliki dua orang tanpa personel khusus untuk mengurusi media sosial, mulai merekrut personel baru.
Baca Juga: Update Kepulangan, 106.298 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Air
Seiring perkembangan, personel humas ditambah menjadi 10 orang dari kalangan non ASN untuk ditempatkan sebagai editor, redaktur, dan reporter. Mereka mendampingi setiap kegiatan yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD.
“Setelah berjalan baik, sekarang kami punya 25 personel dan sudah dibekali pelatihan singkat,” ujarnya.