HARIAN MERAPI - DPRD Kulon Progo berupaya memastikan alokasi APBD Tahun 2026 tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada peningkatan pelayanan publik.
Upaya ini menjadi bukti komitmen legislatif dalam menjaga transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam situasi fiskal yang penuh tantangan.
Melalui pembahasan yang komprehensif sejak tahap awal, DPRD Kulon Progo memastikan bahwa APBD 2026 tidak hanya disusun sebagai bentuk kepatuhan prosedural, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dewan menekankan bahwa alokasi anggaran tahun ini harus mampu menjawab persoalan prioritas seperti peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga penanganan persoalan sosial yang semakin kompleks.
Karena itu, seluruh proses perumusan APBD dilakukan secara lebih cermat, selektif, dan berbasis kinerja agar setiap program yang direncanakan benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga Kulon Progo.
Pembahasan Intensif untuk Kawal Anggaran Prioritas
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi instrumen kesejahteraan masyarakat yang harus membawa dampak nyata. Karena itu, ia menilai seluruh program prioritas harus dilaksanakan tepat waktu, terukur, dan akuntabel demi kemajuan masyarakat.
“Kami telah melakukan rangkaian rapat kerja intensif antara Badan Anggaran, TAPD, dan perangkat daerah sebagai upaya pencermatan mendalam terhadap Raperda APBD 2026. Pencermatan dilakukan menyusul adanya penurunan Dana Transfer ke Daerah yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp117,63 miliar,” kata Aris di ruang kerjanya, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, situasi itu menjadi tantangan bagi daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas. DPRD memastikan setiap rupiah dalam APBD dialokasikan secara efektif, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik.
“Penurunan dana transfer bukan alasan untuk melemah, tetapi momentum memperbaiki tata kelola anggaran demi masyarakat,” tegas politisi PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran tersebut.
Aris merinci beberapa penyesuaian yang harus dilakukan akibat efisiensi anggaran. Di antaranya penuangan DAK Non Fisik sebesar Rp196,35 miliar, pengurangan Dana Desa Rp14,77 miliar, efisiensi belanja pegawai hingga Rp26,16 miliar, pengurangan belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta penundaan penyertaan modal daerah sebesar Rp8,5 miliar.
DPRD juga menyetujui penambahan anggaran strategis seperti LPJU underpass YIA dan pemeliharaan Taman Jembatan Kabanaran sebesar Rp1,59 miliar, rehabilitasi Pasar Bendungan Rp297,3 juta, serta penggunaan SILPA RSUD Wates senilai Rp9 miliar untuk belanja modal peralatan dan mesin BLUD.