Setelah seluruh penyesuaian, APBD 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,56 triliun dan belanja Rp1,62 triliun. Defisit sebesar Rp60,53 miliar tetap tertutup melalui pembiayaan netto sehingga APBD dinyatakan berimbang dan siap dijalankan.
Rekomendasi DPRD: Infrastruktur, Fiskal, hingga Pariwisata
DPRD Kulon Progo kemudian memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Eksekutif diminta memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten, jalan usaha tani, irigasi, serta akses menuju kawasan wisata strategis yakni Menoreh, Jalur Pansela, dan Jembatan Kabanaran yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan melalui pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan penataan kembali kinerja BUMD. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan perbaikan tata kelola dianggap menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Baca Juga: Bergerak Bersama Peduli Bencana, JNE Gratiskan Ongkir Bantuan Kemanusiaan
Penguatan sektor sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian, terutama menyangkut kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan infrastruktur.
Tekankan Penguatan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan
Terpisah, Anggota DPRD Kulon Progo, Agung Raharjo, menyampaikan dukungan fraksi terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran. Namun demikian, dirinya memberikan berbagai catatan strategis agar APBD 2026 semakin kuat dalam menopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Agung mendorong pemerintah untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi di sepanjang Jalur Pansela melalui pengembangan sentra kuliner berbasis hasil laut dan produk unggulan lokal, serta membangun sentra industri kreatif seperti batik dan kerajinan tradisional sebagai cinderamata.
Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi objek wisata pantai agar lebih tertata dan memiliki daya tarik kuat, sekaligus membuka peluang peningkatan PAD dari sektor wisata.
“Pemkab perlu memetakan ruang strategis menuju bandara dan destinasi wisata untuk peluang kerja sama reklame dengan investor. Terkait aspek sosial dan lingkungan, efisiensi belanja diarahkan pada sektor produktif seperti ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Agung juga menyoroti pentingnya memastikan ketahanan pangan daerah melalui diversifikasi pangan lokal, stabilitas harga pupuk dan sarana produksi pertanian, peningkatan produktivitas melalui teknologi alsintan termasuk mesin pengering, optimalisasi lumbung pangan, pendanaan murah bagi petani, serta dukungan bagi petani yang gagal panen akibat bencana.
Baca Juga: Prabowo Sentil Bupati Aceh Selatan Umroh Saat Bencana, Minta Mendagri Ambil Langkah Tegas
Ia meminta pemerintah mengantisipasi bencana longsor dan banjir pada musim hujan di wilayah pegunungan, bekas tambang, dan kawasan rawan lainnya.
Selain itu, persoalan sampah di kawasan padat penduduk dan sentra PKL seperti Alun-Alun Wates perlu ditangani dengan serius.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya tata kelola BUMD yang baik dan transparan dengan mengutamakan prinsip meritokrasi, baik dalam rekrutmen karyawan maupun dalam pemilihan pimpinan.
