Isu Krusial dalam Perbincangan Publik
Saat ini, satu tahun pemerintahan dipimpin oleh Prabowo Gibran, demokrasi kita sedang mengalami regresi.
Hal ini tercermin dari tingginya sentimen negatif dalam percakapan di media sosial terkait dengan isu politik dan demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, yang tidak terlepas dari berbagai peristiwa puncak terekam di lima platform media yakni X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.
Peristiwa penting tersebut mulai dari cepat kilat disahkan RUU TNI, koalisi gemuk, kemunduran hak sipil dan kebebasan berpendapat, kebijakan populis, cawe-cawe Presiden ke-7, buruknya komunikasi publik pemerintah dan legislatif, demo besar-besaran, reformasi Polri, putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 terkait dengan syarat dokumen capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan, ijazah palsu, pengabaian partisipasi publik serta urgensi disahkannya RUU Perampasan Aset.
Baca Juga: Bintang-bintang Muda Bersinar, Chelsea Hancurkan Ajax Amsterdam 5-1 di Stamford Bridge
Publik juga memberikan sorotan tajam terhadap berbagai kebijakan yang kerapkali merugikan rakyat seperti makan bergizi gratis, proyek food estate, Danantara, kerusakan akibat proyek strategis nasional, kacaunya tata kelola pemerintahan, korupsi yang semakin merajarela, kebijakan yang serampangan, kebijakan anggaran yang pro terhadap elite dan pejabat publik serta mengabaikan kepentingan rakyat.
Publik kerapkali merasakan keresahan seperti yang terjadi dalam ruang media sosial untuk kabur aja dulu dan mengungkapkan banyak pesismisme karena tidak pernah ada tindakan nyata untuk dapat membenahi kondisi ini dan lebih mementingkan rakyat.
Sukidi (2025) dalam tulisannya yang berjudul “Keadilan yang Dirindukan” mengungkapkan refleksi atas lagu ”I Can’t Believe What You Say, for Seeing What You Do” (1964) karya Ike dan Tina Turner, rakyat tidak percaya apa yang pemerintah katakan karena melihat apa yang pemerintah kerjakan.
Berbagai gelombang protes yang diungkapkan oleh warga dalam bentuk percakapan di media sosial dan media mainstream seharusnya menjadi refleksi dan evaluasi secara serius untuk dapat mendengarkan suara rakyat.
Baca Juga: Bayern Muenchen Cukur Club Brugge 4-0 di Fase Liga Champions
Para pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno Hatta, menginginkan demokrasi politik yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi ekonomi yang menghadirkan kesejahteraan.
Namun, mimpi tersebut dirusak secara gradual oleh mereka yang tidak memiliki etika, moralitas dan keadaban.
Basis kuat dari analisis media dan big data diharapkan tidak menutup mata atas keresahan rakyat yang disampaikan melalui percakapan media baik itu media mainstream ataupun media sosial.
Hal ini seharusnya menjadi tamparan serius agar pemerintah dapat
berbenah, Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak beberapa hal sebagai berikut: