HARIAN MERAPI - Program makan bergizi gratis atau MBG banyak mendapat sorotan masyarakat menyusul banyaknya kasus keracunan di sejumlah daerah.
Pemerintah pun terus mengupayakan perbaikan agar program MBG berjalan seperti yang ditargetkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut tiga kunci sukses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fondasi penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, merata, dan berkelanjutan.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyampaikan kunci pertama adalah alokasi anggaran untuk memastikan MBG menjangkau seluruh sasaran 82,9 juta orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah PAUD hingga SMA.
"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana stand by Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," kata Dadan.
Dadan melanjutkan tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan, dengan total anggaran yang diterima Rp268 triliun. Selain itu pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program MBG 2026.
"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di BGN, itu adalah kebutuhan satu hari," ujar Dadan.
Baca Juga: Hujan Deras Disertai Butiran Es Terjadi di Lereng Sindoro
Ia melanjutkan kunci kedua adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memastikan bahwa tenaga pelaksana Program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi dari Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun SPPG yang tidak dipimpin SPPI sebagai kepala SPPG," ucap Dadan.
Kemudian, kunci ketiga adalah infrastruktur, kata dia, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," ucapnya.
Pemerintah mencatat untuk membangun 30 ribu unit SPPG dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun meski dana tersedia, kata dia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Baca Juga: Dirjen Kemenkeu Temui Sultan Bahas Sinergi Fiskal Hadapi TKD 2026