HARIAN MERAPI - Petani tembakau dan Pemerintah Kabupaten Temanggung bersedia setiap saat untuk berdialog dan berdiskusi terkait terkait dengan kebijakan fiskal pertembakauan terutama cukai hasil tembakau dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung Siyamin mengatakan siap berdialog secara konstruktif dengan Menteri Keuangan dan jajaran pemerintah.
"Aspirasi petani tembakau hendaknya menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan fiskal, mengingat peran tembakau sebagai penyumbang besar penerimaan negara sekaligus sumber kehidupan jutaan keluarga petani di Indonesia," kata dia, Jumat (3/10/2025).
Dia mengatakan harapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat lebih besar manfaatnya dirasakan petani tembakau.
Maka itu pihaknya mendesak agar alokasi DBHCHT diarahkan secara nyata untuk mendukung kebutuhan dasar petani, mulai dari penguatan kualitas produksi, pembinaan, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani tembakau.
Baca Juga: Waspadai konten promosi LGBT untuk anak-anak, ini yang dilakukan Kemkomdigi
Dia menyampaikan apresiasi dan salam hormat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2026.
Keputusan tersebut akan sangat berarti bagi keberlangsungan industri hasil tembakau sekaligus menjaga harga jual daun tembakau agar tetap layak di tingkat petani.
"Kami percaya, dengan kepemimpinan dan kebijakan yang bijak, arah fiskal negara dapat lebih adil serta memberi ruang bernafas bagi sektor-sektor riil, termasuk pertanian tembakau," kata dia.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan kapanpun siap diajak dialog dan berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan fiskal pertembakauan terutama tarif cukai hasil tembakau. "Kami siap diskusi, misalnya malam diundang untuk berdiskusi siap bertemu,"kata dia.
Dia mengatakan sebagai bupati di daerah penghasil tembakau, akan membela dan berjuang untuk peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani tembakau. Jangan sampai petani tembakau turun kesejahteraanya sebagai dampak kebijakan pemerintah. (*)