nusantara

Terlibat judol, 228 ribu penerima bansos dicoret dari daftar, ini yang akan menyusul

Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:00 WIB
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memberikan keterangan di sela peninjauan Sekolah Rakyat di Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu (9/8/2025) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)



HARIAN MERAPI - Sebanyak 228 ribu dari 600 ribu penerima bantuan sosial atau bansos main judi online dan dicoret dari daftar penerima.


Menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, data tersebut diperoleh dari PPATK.


"Data ini kami peroleh dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos.

Baca Juga: Ini tiga kebiasaan hidup sehat agar perut tak buncit menurut Ade Rai

Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos," kata Syaifullah usai meninjau SRMP 9 Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu malam.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Sosial masih mendalami lebih lanjut sekitar 375 ribu nama lainnya dalam daftar tersebut.

Termasuk menyisir profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi para penerima, mengingat dalam data itu ditemukan pula sejumlah penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.

"Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami coret," ujarnya.

Baca Juga: Cerita misteri pusaka pamit dari Ibu

Soal Bansos yang tidak tepat sasaran, kata Syaifullah, memang menjadi sorotan, sebagai bentuk koreksi, presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data bansos nasional.

"Dengan inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka," ucap Syaifullah.

Terkait laporan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah, Syaifullah mengaku hal ini baru terdeteksi karena proses konsolidasi data bersama PPATK baru berjalan sejak Februari 2025, namun dia memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kita baru mulai konsolidasi sejak Inpres itu keluar. Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos," katanya.

Baca Juga: Beragam manfaat daun pepaya untuk kesehatan, salah satunya menjaga keseimbangan gula darah

Syaifullah mengajak masyarakat termasuk media massa untuk ikut mengawasi serta melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos.

Halaman:

Tags

Terkini