Pemerintah juga telah meminta penyedia platform untuk memprioritaskan dan mempercepat penanganan konten ilegal, khususnya yang menggunakan skema afiliasi dan endorsement.
Upaya pemberantasan judi daring lainnya, dilakukan dengan prinsip penegakan hukum kolaboratif yang mana Kemkomdigi menyediakan data digital untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pola operasi, jaringan afiliasi, dan pihak-pihak terlibat, sehingga dapat dilakukan penegakan hukum.
"Dalam jangka menengah-panjang, Kemkomdigi juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, terutama di kalangan usia produktif, agar tidak menjadi korban ataupun pelaku dalam ekosistem judi online," kata Alexander.
Kemkomdigi berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan melalui pengembangan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan, serta memperluas kerja sama internasional guna membendung arus konten dan server ilegal dari luar negeri.
"Penanganan judi online adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan, mengedukasi, dan tidak memberi ruang bagi praktik ilegal ini di ruang digital Indonesia," imbuh dia.*