HARIAN MERAPI - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman sampai saat ini terus mengalami kekurangan persediaan darah.
Kondisi tersebut terjadi sejak tahun 2024 hingga sekarang, bahkan permintaan masyarakat awal tahun 2025 semakin meningkat.
“PMI Sleman sejak tahun 2024 sudah kekurangan stok darah karena banyaknya permintaan masyarakat. Bahkan awal tahun 2025 mengalami kekurangan lebih dari 1.000 kantong per bulan,” kata Ketua PMI Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini di sela-sela Musyawarah Kerja PMI Sleman, Jumat (31/1/2025) sore.
Baca Juga: Satu Tersangka Ditangkap saat Hendak ke Dubai, Begini Geliat Polisi Usut Tuntas Kasus Perampokan Geng Rusia Terhadap WNA Ukraina di Bali
Begitu pula pada tahun 2024, sebanyak 16.000 kantong darah yang dibiayai dengan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Biaya Pengganti Pengolahan Darah telah terserap 100 persen di bulan September.
Kantong darah sebanyak 16.000 diberikan cuma-cuma kepada pasien melalui salah satu inovasi yang digulirkan PMI Sleman yaitu program Layanan Darah di Sleman Gratis (Ladamanis).
Sayangnya, darah gratis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman, masih belum mampu mencukupi kebutuhan.
Dijelaskan Mafilindati, total penerima manfaat Ladamanis sampai dengan akhir tahun lalu ada 5.796 orang dengan 23.857 kantong darah.
Baca Juga: Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi laporkan dugaan korupsi pagar laut ke KPK
Mereka adalah pasien membutuhkan transfusi yang dirawat di rumah sakit dan klinik yang telah kerja sama dengan PMI Sleman.
"Tentunya ini sesuai harapan membantu pembiayaan kesehatan warga Sleman yang membutuhkan transfusi darah baik karena penyakit akut, tindakan operasi. Serta penyakit kronis seperti leukemia, thalasemia hingga gagal ginjal kronis," terangnya.
Linda, sapaannya, berharap kepada Pemkab Sleman, untuk tahun ini dapat menjadikan prioritas mengalokasikan tambahan dana hibah Ladamanis tersebut melalui Anggaran Perubahan 2025.
Sehingga PMI Sleman bisa mencukupi kebutuhan darah sampai akhir tahun.
Keberhasilan program Ladamanis sendiri telah diakui oleh pemerintah pusat lewat momentum pemilihan keteladanan Tenaga Kesehatan Nasional 2024.
Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo dalam sambutannya juga berharap melalui musyawarah kerja ini bisa menghasilkan program yang berkualitas dan realisasi standar organisasi serta terintegritas.