HARIAN MERAPI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi postingan di media sosial yang dinilai kurang tepat terkait kegiatan di Yogyakarta. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah turut angkat bicara.
Rizzky menjelaskan, kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Yogyakarta merupakan kegiatan Rapat Strategis Nasional yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan ini penting bagi organisasi dan menentukan langkah BPJS Kesehatan mencapai target kinerja dalam pengelolaan Program JKN.
“Mengawali tahun tentu terdapat rencana-rencana strategis yang harus dikomunikasikan kepada jajaran pimpinan baik di lingkup kantor pusat, kedeputian wilayah hingga kantor cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya, apa-apa saja yang ditargetkan di tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik,” kata Rizzky dalam rilisnya, Rabu (22/1/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Terlihat Serius Catat Pesan dari Emil Salim
Dia menambahkan, selain melibatkan seluruh jajaran pimpinan BPJS Kesehatan mulai dari direksi, senior leaders hingga kepala cabang, kegiatan ini juga melibatkan jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, untuk memastikan agar kegiatan ini dilaksanakan efektif dan efisien, dikedepankan kolaborasi melalui sinergi berbagai kegiatan. ”Kami pastikan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan,” tambahnya.
Selain pembahasan strategi yang akan dilaksanakan BPJS Kesehatan tahun 2025, agenda ini juga dikolaborasikan dengan kegiatan lain. Di antaranya rencana strategi penerapan Governance Risk and Compliance, kegiatan Learning Council Meeting serta CEO and Senior Leaders Strategic Discussion, Komite Inovasi dan lain-lain.
Baca Juga: Kenapa kereta tanpa transit tak beroperasi saat Lebaran 2025, begini jawaban Dirut KAI....
Pada kegiatan tersebut, semula juga terdapat agenda selipan yaitu pelantikan pegawai yang dimutasi dan promosi secara hybrid (sebagian besar online). Namun mengingat padatnya agenda kegiatan, maka pelantikan tidak dilaksanakan dan seluruh pejabat yang mendapat penugasan dalam Surat Keputusan Direksi tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
”Semua agenda tersebut dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Kami tegaskan bahwa seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” pungkas Rizzky.*