HARIAN MERAPI - Bawaslu mengajak seluruh kalangan masyarakat dapat menyatakan politik uang sebagai musuh bersama.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang dapat merusak integritas dari pemimpin yang akan datang. Sehingga dengan menyatakan sebagai musuh bersama dapat melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu 2024.
Herwyn menegaskan bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan hanya sakedar memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi terlibat di dalamnya. Sehingga, politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.
Baca Juga: Maluku Utara dan Sulawesi Utara Masuk Provinsi Berpotensi Tertinggi Rawan ASN Tak Netral
"Perlu kita kerja bersama secara gotong royong pemangku stakeholder menyatakan politik uang adalah musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih dan akan membuat keterpilihan bisa cacat," kata Herwyn dalam Dialog Indonesia Bicara, Kamis (21/9/2023), sebagaimana diunggah di laman Bawaslu.
Dari hal tersebut, dia meminta untuk partai, calon peserta pemilu, tim sukses dapat menahan diri berkampanye atau mengajak publik dalam memilih.
Herwyn meminta dalam tahap sosialisasi ini peserta pemilu diharapkan memberikan ilmu-ilmu yang mencerahkan.
Baca Juga: Jateng harus jadi contoh pemilu damai, adil, dan jujur. Ganjar : Sayang jika terjadi perpecahan
"Kami imbau peserta pemilu maupun juga nantinya berkontestasi agar menahan diri, berikan edukasi yang mencerahkan. Bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik hal etis yang bisa dilakukan," ujarnya.
Dalam proses pencegahan, Herwyn menyampaikan Bawaslu akan terus berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Provinsi hingga kecamatan untuk memastikan pengawasan melekat.
Forum warga, tambah dia, akan dimaksimalkan untuk sosialisasi terkait tolak politik uang diharapkan daerah-daerah bebas dari transaksional yang mencederai demokrasi.
"Politik uang isu yang harus kita berantas bersama, maka kita selalu berikan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan kata hati, rakyat diberi hak kebebasan atas itu," kata Herwyn. *