Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho Sebut Pertumbuhan Utang Pemerintah Sudah Tidak Masuk Akal

photo author
- Selasa, 21 Maret 2023 | 15:25 WIB
 Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho.  (Istimewa)
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)

Baca Juga: ASDP Tutup Sementara Penyeberangan Jawa-Bali-Lombok Saat Hari Raya Nyepi

Terus Membengkak

Hardjuno menambahkan, saat Presiden SBY lengser, meninggalkan utang sebesar Rp 2.700 triliun.

Sementara 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah menambah utang sebesar Rp 5.300-an triliun.

Bahkan hingga saat ini, lanjut Hardjuno, utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun.

Baca Juga: Polda DIY Kantongi Identitas Pelaku Mutilasi Perempuan di Kamar Wisma di Pakem Sleman

Posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 825,03 triliun dibanding akhir 2021 yang sebesar Rp 6.908,87 triliun.

Diperkirakan pada hari ini utang pemerintah sudah di atas Rp 8.000 triliun karena tiap kuartal Bank Indonesia terus membeli Surat Berharga Negara tak kurang dari Rp 200 triliun rupiah.

Dengan utang sebanyak itu dan jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa, artinya setiap penduduk bahkan bayi baru lahir di Indonesia sudah menanggung utang sebanyak Rp 29 juta.

Baca Juga: Bulan Suci Penuh Tawa & Berkah bersama Shopee Big Ramadan Sale 2023. Ada kejutan apa saja ya?

Sementara GDP perkapita tercatat 3.892 dolar AS atau Rp 60 juta pertahun atau Rp 5 juta per bulan.

Yang artinya setiap penduduk, dari bayi, anak kecil, ibu rumah tangga, pengangguran, mahasiswa, ayah pekerja, memiliki penghasilan Rp 5 juta sebulan.

Jika rata-rata keluarga di Indonesia memiliki anggota 4 orang saja maka setiap keluarga Indonesia rata-rata memiliki penghasilan Rp 20 juta.

Saat utang yang ditanggung tiap-tiap penduduk angkanya sudah pasti dan harus dibayar, pendapatan Rp 60 juta setiap bayi yang baru lahir adalah angka yang distortif alias karena GDP per kapita tidak memisahkan apakah penghasilan itu dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asing atau oleh perusahaan lokal.

Baca Juga: Mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Sutriono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X