HARIAN MERAPI - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemanyun menyebut larangan wisatawan mancanegara (wisman) menggunakan sepeda motor sewaan telah masuk dalam peraturan gubernur (pergub).
"Kalau kita lihat regulasi memang di Pergub Bali 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali pasal 7 ayat 4 huruf g menyebutkan memang setiap wisatawan selalu menggunakan kendaraan wisata," tegas Tjok Bagus Pemanyun seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Selasa (14/3/2023).
Adapun bunyi dari Pergub Bali 28 Tahun 2020 pasal 7 ayat 4 huruf g adalah wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas, dengan poin g berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.
Baca Juga: Hobi Bikin Pelanggaran, Gubernur Bali Usulkan Cabut Visa on Arrival Bagi Warga Rusia dan Ukraina
"Kendaraan wisata apakah roda dua masuk kendaraan wisata? Coba dihubungi Dinas Perhubungan, di sana (peraturan gubernur) memang tidak ada ketentuan roda dua masuk kendaraan wisata," ujar Tjok Bagus.
Kepada media, Dispar Bali sebagai pemrakarsa memang menginginkan terciptanya pariwisata yang berkualitas dan bermartabat, sehingga Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dan Pergub Bali 28 Tahun 2020 dinilai sebagai jawaban demi membuat wisatawan di Pulau Dewata aman dan nyaman.
Terhadap sewa kendaraan yang lokasinya tersebar itu, menurut dia, hingga kini belum ada keluhan yang masuk ke pihak Dispar Bali. Namun Tjok Bagus mengatakan perlu adanya edukasi mengenai formula seperti apa yang harus diterapkan terhadap usaha tersebut.
"Ini peraturan gubernur-nya sudah ada, tentu kami masih koordinasi dengan Polda Bali terkait di lapangan, karena kita ingin semua diedukasi, tidak hanya orang asing tapi orang lokal juga mengenai bagaimana kita di jalan raya. Biar tidak kita mencontohkan tidak pakai helm, sehingga orang asing merasa 'saya kok gak boleh tapi dia boleh'," tandasnya.
Tjok Bagus mengakui bahwa kebijakan soal sewa kendaraan bagi wisatawan mancanegara yang sempat disebut Gubernur Wayan Koster mulai mencuat sejak maraknya wisman menggunakan sepeda motor dan menimbulkan masalah. Sementara regulasinya sudah ada sejak 2020 namun tidak maksimal akibat COVID-19.
Baca Juga: Andhi Pramono membela diri, dia membantah pamer kekayaan di media sosial
Ia berharap selanjutnya seluruh elemen dapat bekerja bersama-sama membangun pariwisata yang sesuai dengan peraturan yang ada, demi menciptakan pariwisata berkualitas dan bermartabat sehingga pariwisata dapat berkelanjutan.
"Berkualitas artinya adalah bagaimana menjaga Bali, budaya, alam, dan lingkungannya, sehingga kita bisa sustainable," ujar Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun. *
Artikel Terkait
Harga tiket bus jurusan Jogja-Bali 2022 pasca kenaikan harga BBM, dari executive hingga suite class
Daftar 25 maskapai internasional yang sudah layani penerbangan ke Bali
Intip teknologi Korlantas yang digunakan untuk memantau kelancaran jalur KTT G20 di Bali
Kisah pakar bambu UGM yang ikut merancang Bamboo Dome, tempat santap siang pimpinan G20 di Bali
Sejumlah siswa SMP asal Sleman kesurupan saat study tour di Bali, Bupati Sleman: kini sudah kondusif
Presiden Jokowi Beli Sepatu Kets Tenun Bali: Wah Kayak Anak 17 Tahun
Ulah Wisatawan Asing Pakai Plat Nomor Kendaraan Palsu Bikin Resah, Polda Bali Akhirnya Turun Tangan
WNA Ngisruh Pakai Plat Nomor Modifikasi, Kapolda Bali: Kita Sita Kendaraannya!