Pemerintah batalkan keputusan 3.043 guru yang lolos PPPK, FPTHSI protes, ini alasannya

photo author
- Jumat, 10 Maret 2023 | 10:30 WIB
Ilustrasi: seorang guru di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima, Jumat (1/7-2022).  (Foto: ANTARA/Nirkomala)
Ilustrasi: seorang guru di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima, Jumat (1/7-2022). (Foto: ANTARA/Nirkomala)


HARIAN MERAPI - Pemerintah melakukan pembatalan terhadap 3.043 guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya kategori Prioritas 1 (P1).


Keputusan tersebut langsung menuai protes, khususnya dari Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FPTHSI).


FPTHSI meminta pemerintah mencabut keputusan pembatalan terhadap 3.043 guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya kategori Prioritas 1 (P1).

Baca Juga: Penggugat dan kuasa hukum walk out dari ruang sidang kasus gugatan investasi Jogja apartemen, ini alasannya

“Kami menyesalkan tindakan kementerian yang membatalkan penempatan pelamar P1,” kata Ketua Bidang FPTHSI Didi Suprijadi di Jakarta, Jumat.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan melalui surat Nomor 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar P1 PPPK.

Dalam surat disebutkan bahwa alasan pembatalan adalah karena setelah dilakukan verifikasi kembali ternyata terdapat sanggahan pelamar prioritas P1 yang berdampak pada berubahnya status 3.043 pelamar.

Baca Juga: Smartfren Punya Kejutan Jelang Ramadhan, Ada Triple Bonus Selama Setahun dan Internetan Sepuasnya Waktu Sahur

“Demi mengejar target 1 juta kebutuhan ASN guru maka 3.043 guru yang dibatalkan tersebut dianulir diserahkan ke pemerintah daerah untuk mengatur penempatannya,” kata Didi.

Didi menyesalkan tindakan Kemendikbudristek tersebut mengingat pelamar prioritas P1 merupakan pelamar umum dengan nilai ujian lolos passing grade tertinggi pada tes ujian tahun 2022.

Terlebih lagi, ia menuturkan kekecewaan ribuan pelamar prioritas semakin beralasan karena mereka telah menunggu lama untuk menjadi ASN PPPK dengan jabatan fungsional guru.

“Semua ini menandakan carut marutnya pengelolaan manajemen guru di era Mas Nadiem (Mendikbudristek),” tegasnya.

Oleh sebab itu, akibat pembatalan sepihak penempatan pelamar prioritas P1 PPPK ini maka guru-guru honorer akan melakukan aksi damai di Kantor Kemendikbudristek pada hari ini yaitu Jumat (10/3).

Baca Juga: Arsenal Petik Hasil Imbang 2-2 di Markas Sporting Lisbon

Salah satu pimpinan aksi yakni Dewi Puspita yang merupakan guru honorer dari kota Bekasi mengatakan bahwa aksi damai ini diikuti perwakilan daerah berbagai daerah seluruh Indonesia.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hudono

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X