Soal Izin Tambang dan Buka Lahan, WALHI Sentil Negara Terkait Pengawasan yang Longgar: Seperti Memfasilitasi Kejahatan Lingkungan

photo author
- Jumat, 5 Desember 2025 | 22:00 WIB
Kayu gelondongan yang menghantam rumah-rumah di Tapanuli Selatan saat banjir bandang. ( Instagram/sumutnusantara)
Kayu gelondongan yang menghantam rumah-rumah di Tapanuli Selatan saat banjir bandang. ( Instagram/sumutnusantara)

HARIAN MERAPI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) buka-bukaan menyatakan bahwa banyak perusahaan tambang tak melakukan reklamasi di bekas galiannya.

Hal tersebut diungkap oleh Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian dalam siniar yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Jumat, 5 Desember 2025.

Uli mengungkapkan bahwa WALHI belum melihat ada pergerakan reboisasi dan reklamasi yang dijalankan oleh perusahaan usai membuka lahan untuk usahanya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Dana Bencana Aman: Pemerintah Siapkan Tambahan Jika BNPB Ajukan, Pertumbuhan Tetap di Atas 5,5 Persen

“Kalaupun ada perusahaan yang melakukan reboisasi atau reklamasi atau aktivitas pascatambang, itu mereka tidak bersesuaian dengan apa yang Undang-Undang bilang,” ucap Uli.

Perusahaan Harus Reklamasi Sebelum Buka Blok Penambangan Lain

Uli melanjutkan, Undang-Undang Pertambangan sudah menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan eksploitasi harus menjalankan reklamasi sebagai kewajibannya.

“Dia belum boleh melakukan penambangan di blok lain kalau dia belum melakukan reklamasi dan pascatambang,” imbuhnya.

Baca Juga: Legislator Kritik Menhut Raja Juli soal Dugaan Kerusakan Lingkungan di Sumatera, Sebut Ada Izin Tetap Keluar Meski Diminta Stop

Reklamasi pascatambang tersebut, kata Uli untuk mengembalikan fungsi kawasan seperti semula saat belum ada kegiatan penambangan.

“Pelanggaran pertama, mereka membuka blok lain tanpa didahului dengan tanggung jawab mereka untuk mereklamasi dan melakukan kegiatan pascatambang,” lanjutnya.

Lebih lanjut, menurut pengamatan WALHI, di banyak tempat bekas penambangan bukan dilakukan reklamasi, justru ditanami pohon sawit.

Baca Juga: TNI koordinasi dengan BMKG dan BRIN gelar operasi modifikasi cuaca guna redam curah hujan di wilayah Sumatera

“Kami menemukan justru wilayah-wilayah yang dipulihkan itu malah ditanami sawit, ditanami pohon-pohon lain yang kita nggak tau itu keuntungannya dinikmati siapa. Tentunya itu bukan untuk rakyat,” tegasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X