HARIAN MERAPI - Ketua Umum DPP Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), Dr (Yuris) Dr (MP) H Teguh Samudera SH MH berkomitmen organisasi advokat (OA) Ferari menjadi wadah penting dalam memperkuat posisi advokat sebagai penegak hukum sekaligus pengawal nilai-nilai keadilan di Indonesia.
Salah satunya dalam upaya menjaga hak-hak masyarakat adat atau hak ulayat dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
"Sehingga untuk menindaklanjuti hasil rakernas, kami membentuk tim pengkajian khusus. Keberadaan tim tersebut nantinya akan bertugas menyusun draf rancangan undang-undang tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari implementasi rekomendasi rakernas 2025," ujar Teguh Samudera dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
Baca Juga: Update terkini ledakan SMAN 72, 20 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta
Dengan peran serta tersebut, Ferari tak hanya fokus dalam memperjuangkan isu-isu hukum dan keadilan dalam lingkup nasional namun juga isu di wilayah.
Sehingga hal itu akan menjadi kontribusi Ferari dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan bagi semua.
Selama ini hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur yang telah menjadi warisan bangsa akan terus diperjuangkan.
Dengan demikian hak-hak dari nenek moyang tetap terjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun konstitusi.
Baca Juga: Sepasang kekasih buang bayi karena malu punya anak di luar nikah, begini pengakuannya.....
"Sebenarnya semangat perjuangan sudah ada, tinggal nanti kita akan memperjuangkan implementasinya," terang Teguh.
Sementara dalam momentum rapat kerja nasional (Rakernas) dan HUT ke-8 Ferari yang telah diselenggarakan di Balikpapan Kalimantan Timur pada 10 November lalu akan menjadi refleksi bagi para advokat untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.
Untuk itu dalam Rakernas 2025, Ferari sebagai salah satu organisasi advokat di Indonesia telah merangkum tiga rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga tinggi negara terkait isu-isu strategis nasional.
Baca Juga: Ahmad Khozinudin: Kasus Roy Suryo Cs bukan proses hukum murni, tapi....
Pertama, Ferari ingin menyampaikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan ulayat dapat dilaksanakan dengan baik.
