HARIAN MERAPI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung membentuk desa berstatus Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk mengurangi risiko akibat bencana alam.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Temanggung, Totok Nursetyanto mengatakan 34 Desa Tangguh Bencana (Destana) dibentuk dalam beberapa tahun terakhir, dan di 2025 ada rintisan Destana.
"Ada sekitar 43 desa/kelurahan rintisan Destana yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kedu, Kandangan, dan Kaloran," kata Totok Nursetyanto, Senin (27/10/2025).
Baca Juga: Permohonan praperadilan aktivis Khariq Anhar soal penghasutan demo ditolak hakim
Dia menerangkan rintisan Destana itu merupakan hasil dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Dia menerangkan pembentukan Destana untuk mempersiapkan warga yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti banjir, longsor, gempa bumi dan angin kencang dalam melaksanakan mitigasi, sekaligus dapat melaksanakan penanganan jika terjadi bencana.
"Destana ini tujuannya antara lain melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dari dampak yang merugikan, kemudian selain untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan peran serta masyarakat, khususnya pada kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana," katanya.
Dia mengatakan BPBD Kabupaten Temanggung secara bertahap telah melaksanakan program pembinaan dan pembentukan Destana.
Baca Juga: Dua anak terbawa arus Sungai Ciliman Banten, begini kondisi mereka
Harapannya, tambahnya, masyarakat akan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dengan kejadian bencana dan bisa segera pulih jika terdampak kejadian bencana.
Menurut dia, setiap desa perlu menjalankan program Destana dan perlu adanya perencanaan yang matang sebab menyangkut keselamatan manusia.
Dia mengatakan warga harus paham dan tahu bencana yang berulang setiap tahunnya dan sudah ada tanda-tandanya, seperti musim penghujan yang bisa disertai angin puting beliung, bencana tanah longsor maupun banjir.
Ia menegaskan, untuk membentuk program ini harus didukung swadaya masing-masing desa maupun kelurahan.
