Selain membenarkan informasi tersebut, Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI bahkan telah meminta tambahan dana transfer sebesar Rp10 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Tambahan ini diharapkan bisa memperkuat kas daerah dalam menghadapi kebutuhan belanja akhir tahun yang melonjak.
“Bahkan Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, ‘Tambah dong Rp10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer.’ Jadi kami bukan apa, mengatakan enggak, tapi memang betul. 1000 persen betul,” kata politikus PDIP itu.
Kemendagri dan Kemenkeu Soroti Dana Mengendap di Daerah
Baca Juga: Sejumlah jalan di Semarang terendam banjir, kemacetan panjang terjadi di beberapa tempat
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa dana pemerintah daerah yang mengendap di bank masih sangat tinggi, mencapai Rp233 triliun secara nasional.
Banyaknya dana yang menumpuk tersebut diduga karena rendahnya realisasi belanja daerah yang tidak sesuai target.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menambahkan bahwa provinsi dengan dana mengendap terbesar saat ini adalah Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Biasanya tertinggi itu Jawa Timur dan Jawa Barat,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025 lalu.
Baca Juga: Berburu lowongan kerja, ini data kebutuhan tenaga kerja di Pusat Pasar Kerja Kemnaker
Dengan pengakuan terbuka Pramono Anung ini, pemerintah pusat kini diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanja daerah agar dana publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *
