Selain keterbukaan terhadap talenta asing, Prabowo juga menekankan rencana rasionalisasi jumlah BUMN.
Saat ini, kata Prabowo, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Prabowo menilai angka tersebut tidak efisien dan berpotensi menghambat produktivitas.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pengurangan jumlah BUMN akan difokuskan pada peningkatan efisiensi, profitabilitas, serta tata kelola yang lebih sederhana dan transparan.
Baca Juga: Begini cara masyarakat bantu berantas miras
3. Reformasi untuk Efisiensi dan Daya Saing
Prabowo menegaskan, reformasi ini bukan sekadar penyederhanaan struktur, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Presiden ke-8 RI itu menilai banyak BUMN yang masih belum memberikan hasil optimal bagi negara karena lemahnya sistem manajemen dan kurangnya orientasi bisnis modern.
Langkah rasionalisasi, kata Prabowo, diharapkan dapat menciptakan BUMN yang lebih sehat, lincah, dan berdaya saing tinggi, dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat.
Baca Juga: Polwan Polres Sukoharjo raih medali emas di PON Beladiri 2025, ini profilnya
4. Pemimpin Politik Harus Pahami Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung pentingnya pemahaman ekonomi bagi para pemimpin politik.
Mantan menteri pertahanan itu menilai banyak pejabat publik yang belum memiliki kedekatan dengan dunia bisnis dan data ekonomi yang faktual.
Baca Juga: Dukung Kreativitas Gen Z, Nadia Muna Borong Baju dan Roti Hasil Karya SMKN 2 Temanggung
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ucapnya.
