Selain itu, Najih menyampaikan penanganan laporan masyarakat dengan substansi kesehatan pada tahun 2022–2025 yang jumlahnya meningkat. Jumlah laporan pada periode tersebut sebanyak 954 laporan.
Ia menyebutkan sejumlah 369 laporan di antaranya berkaitan dengan jaminan kesehatan, yaitu kepesertaan jaminan kesehatan, misalnya status kepesertaan, tunggakan, aktivasi, perpindahan kelas, dan pengaduan; kuota pelayanan yang terbatas; serta layanan rujukan.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Pengawasan JKN DPR RI Yahya Zaini menyampaikan permasalahan kesehatan masih sangat banyak.
"DPR ingin mendengarkan untuk sama-sama kami carikan jalan keluarnya," ujar Yahya.*
