HARIAN MERAPI – Koalisi Ojol Nasional (KON), yang tergabung dalam 295 komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi pada Selasa (20/5/2025).
Keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto mengatakan, pihaknya melihat semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan.
Baca Juga: Tidak Ikut Aksi 20 Mei, ORASKI Memilih Jaga Ekosistem, Tolak Intervensi Berlebihan
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” kata Andi Kristianto.
Andi mengatakan, KON juga meragukan klaim bahwa aksi akan melibatkan 500.000 pengemudi. Menurut Andi, mayoritas pengemudi tetap akan menjalankan aktivitas seperti biasa demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
“Yang bilang ada 500.000 ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan on-bid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya dari pada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” ujar Andi.
Baca Juga: Pemerintah janji jaga ekosistem transportasi online, Menhub: Ini bukan sekadar bisnis biasa
Menurut Andi, jika bicara kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak punya kaitan langsung dengan dunia pengemudi.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” tambahnya. “Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol,” sambungnya.
Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Baca Juga: Pelaku perusakan makam di wilayah Banguntapan ditangkap polisi, ini motifnya...
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya.
KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja padahal tidak mewakili realitas driver di lapangan.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” tegas Andi. “Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?” tanyanya.
