HARIAN MERAPI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga saat ini masih menunggu Surat Edaran (SE), jika verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) Caleg terpilih DPRD Salatiga molor dari ketentuan PKPU yakni 21 hari sebelum pelantikan.
Pernyataan ini ditegaskan Ketua KPU Salatiga, Yesaya Tiluata kepada KR, saat bertemu dengan para wartawan pada acara Media Gathering, Kamis (11/7/2024).
“Kami KPU Salatiga sudah melakukan langkah koordinasi dan menanyakan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui call center untuk menanyakan verifikasi LHKPN Caleg terpilih yang akan diajukan untuk pelantikan,” tandas Yesaya Tiluata.
Waktu sesuai aturan saat ini tinggal 11 hari lagi hasil verifikasi KPK terhadap LHKPN Caleg Terpilih harus sudah diterima KPU Salatiga untuk diajukan ke Gubernur Jawa Tengah melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga.
Masalah ini potensi rawan jika tidak ada langkah dan kemungkinan akan ada Surat Edaran (SE) dari Provinsi dalam menyiasati sewaktu-waktu verifikasi LHKPN KPK molor tidak tepat waktu sehingga tetap bisa diajukan pelantikan.
Menurut Yesaya Tiluata, KPU Salatiga sudah berkoordinasi dengan para ketua parpol yang memiliki caleg terpilih di DPRD Salatiga untuk menyimpan bukti tanda terima LHKPN di KPK sebagai bukti jika nanti verifikasi belum selesai.
Baca Juga: Antisipasi serangan siber, Pemkab Sukoharjo launching Kriptografi dalam SPBE
“Tanda bukti terima LHKPN oleh setiap Caleg terpilih di DPRD Salatiga 2024-2029 untuk disimpan jika dibutuhkan ketika verifikasi belum selesai.Saya berharap dalam 11 hari ke depan KPK sudah bisa menyelesaikan,” katanya.
Komisioner KPU Salatiga, Dewi Retnowati mengatakan sampai Kamis (11/7), dari 25 caleg terpilih DPRD Salatiga, sudah 10 orang yang telah terverifikasi LHKPN di KPK. “Sampai saat ini sudah ada 10 orang, kondisi ini terjadi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Semoga lancar,” katanya.
KPU Salatiga pada kesempatan ini juga menjelaskan terkait Pilwakot Salatiga 2024 tentang tahapan visi dan misi bakal pasangan calon (balon) Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode 2024-2029 yang akan berkontestasi pada November mendatang diwajibkan menyusun visi-misi sejalan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Salatiga.
Baca Juga: Mantan Gubernur Jawa Barat HR Nuriana meninggal, ini profilnya
Kewajiban ini berdasarkan surat KPU RI tentang sosialisasi nomor 1215/PL.02.02.SD/05/2024. Terkait hal ini, KPU menggandeng Bappeda Salatiga dan membentuk kelompok kerja bersama Polres dan Pengadilan.*
