HARIAN MERAPI - Sampai saat ini masih ada warga Kabupaten Temanggung yang belum memiliki jamban. Jumlahnya tergolong besar.
Pemerintah Kabupaten Temanggung memasukkan warga yang belum memiliki jamban dalam golongan miskin ekstrim.
Mereka ini rentan terpapar e-coli, yang sangat berbahaya. Maka dari itu pemerintah berusaha menuntaskannya untuk memiliki jamban.
Catatan dari Pemkab Temanggung sebanyak 20.712 keluarga di Temanggung tidak memiliki jamban.
Baca Juga: Permintaan Masyarakat Tinggi, Menjelang Idul Adha Harga Cabai di Sukoharjo Naik, Ini Rinciannya
Pemerintah kabupaten setempat mengalokasikan dana melalui APBD dan memobilisasi stakeholder untuk jambanisasi guna peningkatan kesejahteraan.
Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo mengatakan keluarga yang belum memiliki jamban tersebar di seluruh daerah di Temanggung. Jamban sangat penting sebab, bisa menekan penularan bakteri e-coli yang terkandung di kotoran manusia.
"Bakteri e-coli menjadi salah satu sumber penyakit, jika telah ada jamban, tidak ada lagi paparan e-koli sehingga manusia menjadi sehat," kata Hary Agung Prabowo, Senin (10/6/2024).
Dia menyampaikan itu pada sosialisasi dan penyaluran jambanisasi untuk 66 keluarga di Kecamatan Kandangan, Kedu, dan Tembarak. Kegiatan itu ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
Baca Juga: Pengembangan self love untuk pembentukan pribadi yang tangguh lagi adaptif
Dikemukakan program jambanisasi dikerjakan berbagai pihak yang dikoordinir Bappeda. Mereka diantaranya Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, Perusahaan melalui CSR dan pemerintah desa.
Harapan dengan dikerjakan banyak pihak, dikatakannya pengentasan kemiskinan ekstrim bisa berjalan optimal. Pemkab sendiri akan menurunkan dana intensif untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, yang diantaranya jambanisasi.
"20.712 keluarga yang belum punya jamban harus punya jamban di tahun ini. Tidak punya jamban menjadi salah satu kriteria kemiskinan ekstrim," kata dia.
Dia mengatakan jambanisasi yang dikelola Dinas Kesehatan adalah swakelola, per keluarga mendapat dana Rp 2,5 juta. Maka itu pihak desa untuk memonitor kegiatan sehingga sesuai persyaratan.
