HARIAN MERAPI - Kepala daerah di seluruh Indonesia diminta agar memanfaatkan lahan tidur menjadi pertanian yang produktif, guna menciptakan ketersediaan pangan dan menuju swasembada pangan.
​“Kami juga minta kepada seluruh daerah supaya lahan-lahan tidur yang nggak produktif, bisa dijadikan lahan pertanian. Artinya menambah lahannya (untuk pertanian),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Mendagri menekankan pentingnya pemanfaatan lahan tidur menjadi pertanian produktif karena sangat berkaitan dengan ketahanan dan swasembada pangan.
Menurutnya, pemanfaatan lahan tidur secara efektif dapat meningkatkan produksi pangan secara lokal, dengan demikian mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan meningkatkan kemandirian pangan negara.
Baca Juga: Pemerintah dan Muhammadiyah rayakan Idul Adha 1445 H bersamaan pada Senin 17 Juni 2024
Selain meminta untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif, Tito juga mengingatkan kepada setiap pemerintah daerah agar tidak mengubah lahan pertanian menjadi tempat bisnis.
“Selain tadi, kami juga akan mendorong pertanian, mempertahankan lahan yang sudah ada, jangan di-convert menjadi daerah komersial ataupun atau yang lain-lain,” ucap Tito seperti dilansir Antara.
Selanjutnya Tito juga mengingatkan kepada pemerintah daerah yang jika sudah memiliki lahan pertanian agar lebih dioptimalkan sehingga bisa membantu dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah hingga nasional.
Dia mengaku bahwa ke depannya pihaknya akan membuat surat edaran yang akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia.
Selanjutnya Kemendagri akan membuat tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap surat edaran tersebut yang akan dibuat, guna mengetahui daerah mana saja yang sudah melaksanakan ataupun tidak melaksanakan dari surat edaran nantinya.
“Nah itu diantaranya poin-poin yang kita akan sampaikan surat edaran kepada kepala daerah. Dan setelah itu nanti kita akan buat tim, tim untuk mengevaluasi yang mana yang mengerjakan, mana yang tidak,” tutur Tito.
Tito menekankan bahwa pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini dengan baik. Namun, sebaliknya, Tito juga menyatakan bahwa akan ada punishment bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik.
“Yang mengerjakan kita akan berikan reward, yang tidak mengerjakan ya ada punishment-nya,” imbuh Tito.
Baca Juga: Aktivitas pariwisata di Gili Meno lumpuh gegara krisis air bersih
