HARIAN MERAPI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo mewanti-wanti para peserta Pemilu 2024 untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye. Salah satunya adalah mobil dinas.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, saat melakukan pengawasan kampanye DPC PKS Kulon Progo di depan Terminal Wates, Minggu (10/13/2023). Marwanto juga mewanti-wanti agar pihak-pihak yang harus netral dalam Pemilu 2024 untuk tidak terlibat kampanye.
"Di antaranya ASN, lurah, perangkat kalurahan atau perangkat desa dan sebagainya," kata Marwanto.
Baca Juga: Survei LSI: 60,2 Persen Publik Percaya Jokowi Netral di Pilpres 2024
Dalam penyelenggaraan kampanye yang dilakukan DPC PKS Kulon Progo, Marwanto menilai tidak ada temuan pelanggaran, baik penggunaan fasilitas negara maupun keterlibatan pihak netral. Pihaknya juga telah menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye PKS sebelum kampanye diselenggarakan.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kulon Progo, Suharmanta mengatakan, pihaknya berupaya menyapa nasyarakat dengan menggelar Flashmob di sekitar kantor DPC PKS Kulon Progo. Kegiatan Flashmob merupakan instruksi DPP untuk memperkenalkan lambang PKS, nomor urut serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PKS yaitu Anis Baswedan - Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Jelang Debat Pertama, TKN Sebut Prabowo Tak Lakukan Persiapan Khusus
"Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 kader," ungkap Suharmanta.
Dalam flashmob, disampaikan isu kampanye secara nasional, yaitu Sembako Murah, Kerja Gampang dan Sehat Murah. PKS melalui berbagai program, mendorong dan memastikan pangan murah bisa sampai ke lingkup desa dan Kalurahan. Sedangkan untuk kerja Gampang, PKS mendukung terciptanya 8 juta pekerjaan di tingkat nasional.
"Dalam Pemilu 2024 di Kulon Progo, kami menargetkan perolehan tujuh kursi DPRD Kulon Progo dan memenangkan pasangan Anis Baswedan - Muhaimin Iskandar," ucapnya. *
