HARIAN MERAPI - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rekomendasi Pembangunan Asrama Haji Embarkasi, DPRD Kulonprogo meminta agar Pj Bupati setempat segera merencanakan dan mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan asrama haji. Dalam hal ini, Pj Bupati perlu bekerjasama dengan Kementerian Agama.
Ketua Pansus Pembahas Rekomendasi Pembangunan Asrama Haji Embarkasi, Muhtarom Asrori mengatakan, MoU dijalin dalam hal SDM dan Badan Usaha yang ada di Kulonprogo.
Di antaranya meliputi persiapan fisik mulai dari perbaikan dan penyempurnaan asrama, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mobilitas kendaraan, pelayanan pengasramaan dan kesehatan, pelayanan makan atau katering serta pelayanan keamanan.
Baca Juga: Olahraga lari pagi melewati kuburan, ketemu wanita cantik berbau amis ternyata .....
"Kami juga mendorong percepatan pengurusan kekancingan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan embarkasi haji. Jika dalam lokasi tanah tersebut terdapat hak guna dari perangkat, warga atau kalurahan, maka dicarikan pengganti terlebih dahulu," kata Tarom, Rabu (8/11/2023).
Sebagai informasi, pembangunan Asrama Haji Embarkasi akan menggunakan Tanah Kasultanan seluas 70.000 m2.
Tanah Kasultanan ini terletak di Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap. Calon lokasi berupa tanah bukit kurang produktif, yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Hargomulyo.
Tarom menyebut, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dipilihnya Kulonprogo sebagai lokasi pembangunan Asrama Haji Embarkasi.
Baca Juga: Faktor munculnya agresivitas pelajar dan berbagai upaya pencegahannya
Di antaranya karena dekat dengan Bandara YIA yang memungkinkan untuk mendarat pesawat berbadan besar, sehingga efisiensi biaya penyelenggaraan haji dapat dilakukan.
Selain itu, juga untuk mengurangi volume pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji yang melalui Donohudan, Surabaya dan Jakarta.
Wakil Ketua Pansus Pembahas Rekomendasi Pembangunan Asrama Haji, Nur Eni Rahayu menambahkan, time line yang telah disusun oleh Tim Pemkab agar dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Agama secara berjenjang.
Bilamana rencana keberadaan embarkasi haji di Kulon Progo benar-benar terwujud, maka perlu ada kerja sama yang terukur antara Pemkab dengan Kementerian Agama.
Baca Juga: Lagi-lagi, rakyat hanya jadi penonton
"Terutama terkait tata kelolanya sehingga dapat dijadikan potensi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegasnya.
