Pertama, memberlakukan verifikasi usia berbasis identitas resmi untuk mencegah akses anak di bawah umur ke konten dewasa. Kedua, mewajibkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk moderasi konten secara proaktif, guna mendeteksi materi berbahaya sebelum dilaporkan pengguna.
Ketiga, menjatuhkan sanksi berat, seperti denda atau pembatasan operasional, bagi platform yang tidak memenuhi standar keamanan anak.
Keempat, memastikan platform mematuhi seluruh ketentuan perlindungan anak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Kelima, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) perlu menggelar kampanye edukasi nasional yang menyasar orang tua dan anak agar memahami cara bermain gim secara aman.
Baca Juga: DKI Jakarta Buka Lowongan 1.000 Petugas Damkar, Ini Link Pendaftarannya
“Dengan regulasi ketat dan edukasi yang kuat, paparan negatif terhadap anak dapat diminimalkan, sekaligus tetap mendukung kreativitas positif yang ditawarkan platform,” kata Heru.*
