Ekonomi digital yang inklusif mampu jadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan

photo author
- Rabu, 23 November 2022 | 22:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dalam penutupan The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue, Rabu (6/7/2022).  (ANTARA/Sanya Dinda)
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dalam penutupan The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue, Rabu (6/7/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan potensi ekonomi digital harus ditindaklanjuti dengan sejumlah hal agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan pesat ekonomi digital dalam negeri.

"Sederhananya, nilai ekonominya tinggi tapi yang mendapat manfaat bukan kita," terangnya.

Baca Juga: Puan bertemu Airlangga, akankah mereka bisa berkoalisi?

Menurutnya, hal yang patut dilakukan adalah memindahkan pusat data ekonomi digital ke dalam negeri. Artinya, sebagian besar pusat data ekonomi digital yang menggunakan aplikasi dari luar negeri dan saat ini belum berada di Indonesia, harus dipindah ke dalam negeri.

"Yang pertama tentu saja pusat data. Pusat data itu sebagian besar masih di luar. Itu harus di dalam negeri. Jangan di negara investor," terang Tauhid.

Kedua, alih teknologi dalam bidang ekonomi digital juga harus dilakukan. Hal itu berkenaan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk bisa berkarya dalam ekonomi digital.

Baca Juga: Ratusan ribu Relawan Jokowi akan padati GBK 26 November mendatang, ada apa?

"Alih teknologi harus dilakukan. Apakah dengan menyiapkan SDM kemudian kemampuan atau kapasitas untuk menyerap dan sebagainya. Ini kan yang paling besar misalnya e-commerce, travel online, kalau gim dan sebagainya lebih kecil ya," lanjutnya.

Selain itu, penguatan produk lokal juga wajib digenjot agar bisa bersaing dengan produk digital luar negeri. "Ketiga, penguatan produk-produk lokal. Karena sebagian impor juga masih tinggi. Lokalnya yang kita belum mampu bersaing. Misalnya elektronik, lisensi, gim, video, dan sebagainya," sambungnya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus menyediakan perangkat regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital. Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

"Dukungan regulasi. Kalau ekonomi digital berkaitan dengan misalnya data pribadi, sistem pembayaran, dan sebagainya. Agar ini bisa menjangkau seluruh wilayah, yang penting ya infrastruktur digital. Kita kesenjangannya masih tinggi," ujarnya. *

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Sutriono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB
X